Internalisasi Semangat Anti Korupsi Melalui Internal Corporate Value (ICV) Bersama KPK Menuju KPP Madya Denpasar yang Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih Melayani

05-07-2018 - Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali

“Pencanangan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK) menjadi bukti bahwa organisasi kita, yang terdiri dari pemuda pemudi ini, memiliki komitmen untuk melayani para stakeholder berdasarkan pada nilai-nilai yang sudah disepakati, salah satunya integritas” — Asep R. Suwandha, Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi

Beberapa tahun terakhir, negeri ini diramaikan dengan sederet permasalahan mulai dari permasalahan sosial, politik, budaya, ekonomi, dan tidak terkecuali korupsi. Korupsi, kata-kata yang sudah tidak asing lagi berdengung dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia, adalah sebuah parasit yang menggerogoti perekonomian kita, menyebabkan kerugian negara yang tak terhingga jumlahnya. Di tahun 2017, kasus korupsi menyebabkan kerugian negara sebesar 6,5 triliun, mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 1,5 triliun. Sungguh jumlah yang sangat besar, yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun puluhan gedung sekolah yang rusak di daerah pedalaman sana atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat pedesaan.

Korupsi bak sebuah virus yang menyebar dengan cepat, menjangkit di berbagai tingkatan sosial masyarakat. Baik tua dan muda, laki-laki maupun perempuan, pemerintah pusat dan daerah, bahkan sampai ke tingkatan terkecil di pemerintah desa. Korupsi ada dimana-mana, di segala bidang kehidupan, baik pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, bahkan keagamaan. Selain kerugian negara, korupsi berdampak pada kepercayaan masyarakat yang melemah pada pemerintah. Indonesia kini memasuki zona darurat korupsi!

Di era demokrasi ini, tingginya harapan dan tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabel, bebas dari korupsi dan nepotisme (KKN) mengakibatkan reformasi birokrasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah. Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional (kemenkeu.go.id). Oleh karena itu, KPP Madya Denpasar sebagai salah satu unit organisasi pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan sekaligus unit pelayanan publik, berkomitmen untuk meningkatkan kualitas integritas dan pelayanannya sehingga dapat berkontribusi pada reformasi birokrasi di negeri tercinta ini. Salah satunya dengan pencanangan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK) mewakili Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali.

Sebagai role model (percontohan) kantor pelayanan publik menuju wilayah bebas korupsi (WBK), KPP Madya Denpasar telah melaksanakan berbagai program dan inovasi, baik yang ditujukan kepada stakeholder, maupun penguatan nilai integritas kepada para pegawai. Kepercayaan publik kepada sebuah institusi tidak akan tercipta tanpa pondasi integritas yang kuat dari para pemimpin dan pegawainya. Oleh sebab itu, untuk mendorong penguatan nilai-nilai integitas, KPP Madya Denpasar melaksanakan Internal Corporate Value (ICV) pada hari Kamis, 28 Juni 2018. Pembinaan mental pegawai yang bertajuk ”junjung tinggi integritas sukseskan pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)”, KPP Madya Denpasar mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai narasumber yang diwakili oleh Bapak Asep R. Suwandha , CA, CFE, selaku koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan di Komisi Pemberantasan Korupsi.

The bridge collapsed only a few years after the construction.

Kalimat ini menjadi pembuka ICV kali ini, memperlihatkan pada peserta ICV mirisnya praktek korupsi dan dampaknya dalam kehidupan nyata. Jembatan Mahakam Tenggarong menjadi saksi mewakili ratusan fasilitas publik lainnya yang dibangun dari tangan-tangan koruptor, menyiratkan pesan bahwa praktek korupsi amat sangat berbahya, bahkan dapat mengancam nyawa. Oleh sebab itu, KPK mengajak kita untuk bersama-sama berperang melawan korupsi. Memerangi korupsi tidak hanya dalam bentuk melaporkan segala indikasi terkait korupsi, tetapi yang lebih penting bisa kita mulai dari hal yang paling kecil yaitu menjaga integritas diri sendiri. Integritas adalah yang paling utama, kunci dari segala cara dalam memberantas korupsi.

Pembukaan ICV internalisai Semangat Anti Korupsi oleh Plh Kepala KPP Madya Denpasar

Korupsi sejatinya adalah sebuah kejahatan luar biasa, karena berpotensi dilakukan oleh siapa saja, random target/random victim, menimbulkan kerugian yang besar dan meluas, serta terorganisir. Korupsi adalah sebuah perilaku, yang mana berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 terdiri dari 30 macam tindakan yang dikelompokkan ke dalam 7 jenis yaitu kerugian keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dana dalam jabatan, memeras, perbuatan curang, dan bentuk kepentingan dalam pengadaan.

Bapak Asep mencontohkan praktek korupsi bertema pilkada yang akhir-akhir ini marak menyeret nama-nama kepala daerah. Fakta yang cukup miris dari kasus ini adalah konsekuensi dari pendanaan pilkada ternyata mengakibatkan conflict of interest antara para wakil rakyat tersebut dengan pihak ketiga yang menjadi sponsor kampanye mereka, seperti kemudahan perijinan, keamanan bisnis, akses jabatan, akses hibah/bansos, dan akses kebijakan. Konflik kepentingan seperti ini pun bisa saja terjadi di institusi kita, bahkan sangat tebuka lebar gerbang peluangnya jika kita menggadaikan integritas demi kepuasan semata.

Bpk Asep R. Suwandha memberikan pengarahan materi internalisasi semangat anti korupsi

Dari tahun ke tahun, antara jumlah kasus dan tersangka korupsi selalu menunjukkan peningkatan yang berbanding lurus. Apa yang menyebabkan seseorang sangat mudah terjatuh dalam fatamorgana korupsi ? Sebuah konsep yang digagas oleh Cressey yang dikenal dengan fraud diamond, menggambarkan alasan mengapa seseorang sangat mudah terperangkap dalam kasus korupsi, yang dikelompokkan menjadi 4 yaitu insentif, opportunity, rationalization, dan capability. Insentif merupakan tekanan (pressure) yang timbul dari godaan praktik korupsi, sebab ada keuntungan yang ditawarkan atau desakan kebutuhan y ang harus dipenuhi. Opportunity adalah kesempatan, yang menyebabkan pelaku secara leluasa dapat menjalankan aksinya yang disebabkan oleh pengendalian internal yang lemah, ketidakdisplinan, kelemahan dalam mengakses informasi, tidak ada mekanisme audit & sikap apatis. Hal yang paling menonjol di sini adalah pengendalian internal, sebab pengendalian intenal yang buruk adalah celah bagi peluang korupsi. Rasionalisasi adalah elemen yang paling menentukan terjadinya fraud dimana pelaku selalu mencari pembenaran atas perbuatannya. Di tahap inilah kebiasaan korupsi menjadi sebuah budaya, dimana hal yang salah sudah biasa dibenarkan. Terakhir adalah capability, yaitu kemampuan individu untuk merealisasikan fraud tersebut.

Direktorat Jenderal Pajak, khususnya KPP Madya Denpasar, tutur Bapak Asep, merupakan salah satu institusi center yang senantiasa menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam hal penerimaan negara, kita berkewajiban untuk menjaga amanah rakyat melalui pengamanan perpajakan yang telah dibayarkan oleh mereka. Seperti pepatah mengatakan an ounce of prevention is worth a pound of cure (Benjamin Franklin), sehingga diperlukan sebuah sistem terintegrasi untuk menutup celah-celah godaan praktik korupsi. Semangat anti korupsi yang bernama prakondisi pemberantasan korupsi terintegrasi, digagas oleh KPK yang terdiri dari 3 bagian yaitu komitmen pimpinan, sistem dan tata kelola, serta integritas pelaksana. Pemimpin memegang peranan kunci dalam keberhasilan sebuah organisasi. Sebagai seorang pemimpin, komitmen untuk membangun semangat anti korupsi adalah kekuatan pertama untuk mendorong pencegahan korupsi melalui kepemimpinan yang efektif. Selanjutnya, untuk menopang komitmen tersebut diperlukan extra effort melalui perbaikan sistem dan tata kelola yang akuntabel. Terakhir, integritas pelaksana sebagai komponen yang tidak kalah krusial adalah poin utama dalam semangat pencegahan korupsi. Bak sebuah pondasi dasar sebuah bangunan, tanpa pelaksana yang jujur dan disiplin, dua hal diatas tidak mampu berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam kesempatan yang baik ini, Bapak Asep Suwandha mewakili KPK sangat mengapresiasi komitmen KPP Madya Denpasar yang sedang berproses dan akan terus berlanjut untuk bersama-sama memberantas korupsi melalui pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Sebagai bagian dari keluarga Kementerian Keuangan, kita memiliki nilai-nilai luhur, nilai-nilai Kementerian Keuangan yang mutlak diaktualisasikan dalam setiap proses bisnis demi mewujudkan birokrasi yang dapat dipercaya nusa dan bangsa.

Indonesia yang bermutu memerlukan pemerintahan yang teguh dan bersih (Sri Mulyani Indrawati).