Jalin Kerja Sama Terkait Pengembangan Kompetensi Dengan Kemenkumham, Gubernur Jateng Harapkan Produk Hukum Berkualitas

29-11-2021 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH — Sekretariat Jenderal

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengharapkan ada banyak produk hukum yang berkualitas di Jawa Tengah usai menandatangani Nota Kesepakatan dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM, Asep Kurnia, hari ini di Graha Yasonna H Laoly Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah, Senin (29/11).

 

"Maka kita kerjasama, untuk kita membuat latihan bersama. Saya bayangkan Jawa Tengah saja 35 Kabupaten/Kota, plus Provinsi, maka ada 36. 36 itu kalau kita siapkan legal drafter yang bagus, maka ini akan membuat produk hukum yang lebih baik," katanya kepada media.

 

"Kita bantu untuk menyiapkan desain-desain sosialisasi, regulasi yang kita harapkan," sambungnya.

 

"Nah kerjasama ini, mudah-mudahan akan bisa membantu meningkatkan kapasitas (SDM) yang ada di daerah, sehingga daerah lebih bagus dalam menyusun regulasi, termasuk sosialisasinya, termasuk bagaimana mitigasinya," imbuhnya menambahkan.

 

Diketahui, dalam Nota Kesepakatan itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM Hukum dan HAM sepakat bekerjasama terkait  Sinergi Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Jawa Tengah.

 

Adapun ruang lingkup Nota Kesepakatan meliputi Pelatihan/ workshop/ seminar/ Focus Group Discussion (FGD), sertifikasi kompetensi, penyediaan fasilitator dan penggunaan sarana dan prasarana belajar. Sebagaimana yang disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, A Yuspahruddin saat menyampaikan laporan dan sambutan selamat datang.

 

Fokusnya pada pengembangan SDM di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pembentukan Peraturan dan Produk Hukum.

 

Kakanwil juga menyebutkan, bahwa Penandatangan Nota Kesepakatan ini merupakan tindaklanjut arahan Gubernur Provinsi Jawa Tengah pada saat peresmian Gedung Kantor Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tanggal 16 Februari 2021.

 

Juga bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM Hukum dan HAM sebagai leading sector di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia, guna memenuhi kompetensi berbagai kebutuhan unit kerja baik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, instansi vertikal terkait, serta Pemerintah Daerah.

 

Dan perwujudan sinergi dan kolaborasi antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Daearah Provinsi Jawa Tengah  terkait Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Jawa Tengah.


Bagikan berita melalui