Pengadilan Agama Tanggamus Ikuti Webinar Internasional: Bahas Perlindungan Hak Anak dalam Dispensasi Kawin

Pengadilan Agama Tanggamus Ikuti Webinar Internasional: Bahas Perlindungan Hak Anak dalam Dispensasi Kawin

Kotaagung (21/02/2025) 

www.pa-tanggamus.com

Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanggamus, Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy., bersama para Hakim M. Agus Budiawan, S.H.I., M.H., Engkos Saipul Kholik, L.C., Wala Nauri, S.S.I., dan Afi Nurul Laili, S.H.I., mengikuti webinar dialog yang diadakan oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI secara daring melalui Zoom.

Webinar ini diikuti oleh seluruh Pengadilan Agama se-Indonesia dan merupakan bagian dari kunjungan Federal Circuit and Family Court of Australia (FC-FCOA) dengan tema penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin.

Materi yang dibahas meliputi penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, laporan perlindungan anak dalam permohonan dispensasi kawin, dan penanganan dispensasi kawin di peradilan agama.
[09.46, 21/2/2025] +62 812-7252-6268: Pengadilan Agama Tanggamus Ikuti Webinar Dialog Badilag MARI Bersama FCFCOA

Tanggamus – Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanggamus, Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy., bersama para Hakim M. Agus Budiawan, S.H.I., M.H., Engkos Saipul Kholik, L.C., Wala Nauri, S.S.I., dan Affi Nurul Laily, S.H.I., mengikuti webinar dialog yang diadakan oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia secara daring melalui aplikasi Zoom, Rabu (tanggal kegiatan).

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Pengadilan Agama se-Indonesia dan merupakan bagian dari kunjungan Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA). Webinar ini mengusung tema “Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin.”

Pembukaan oleh Dirjen Badilag MARI
Webinar dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Drs. H. Muchlis, S.H.,M.H. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap perkara hukum keluarga, khususnya dalam perkara dispensasi kawin.

“Pengadilan Agama harus menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama dalam memutuskan perkara dispensasi kawin. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan masa depan mereka tetap terjamin,” ujar Muchlis.

Beliau juga menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam memperkuat perlindungan hak anak, serta perlunya harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip internasional yang berfokus pada kepentingan terbaik anak.

Materi Webinar
Webinar ini membahas beberapa topik penting, antara lain:

1. Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin – Membahas cara pengadilan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak saat memutuskan perkara dispensasi kawin.

2. Laporan Perlindungan Anak dalam Permohonan Dispensasi Kawin – Mengkaji peran laporan perlindungan anak dalam membantu hakim mengambil keputusan yang tepat.

3. Penanganan Dispensasi Kawin di Peradilan Agama – Diskusi mengenai prosedur dan tantangan dalam menangani perkara dispensasi kawin di peradilan agama.

Kunjungan FCFCOA ke Dirjen Badilag MARI
Webinar ini juga merupakan bagian dari kunjungan Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) ke Dirjen Badilag MARI. Kunjungan ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara hukum keluarga, khususnya dalam dispensasi kawin.

Delegasi FCFCOA menyampaikan pandangan mengenai pentingnya menjaga hak-hak anak dalam setiap keputusan hukum. Mereka juga mengapresiasi upaya Mahkamah Agung RI dalam memperkuat perlindungan hak anak melalui peran Pengadilan Agama.

Diskusi Interaktif dan Penutupan
Webinar berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab yang melibatkan peserta dari seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Para peserta berdiskusi mengenai kendala dan solusi dalam penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kompetensi para hakim dalam menangani perkara hukum keluarga yang melibatkan anak, serta mewujudkan peradilan yang ramah anak dan berkeadilan.

Kembali

Bagikan berita melalui