Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur Gelar Sosialisasi Paralegal Justice Awards Tahun 2025

Samarinda - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Gelar Sosialisasi Paralegal Justice Awards Tahun 2025. Kegiatan diselenggarakan secara langsung di Ruang Rapat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur dan secara daring untuk peserta yang terdiri dari Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Narasumber kegiatan Sosialisasi ini adalah Penyuluh Hukum Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional. (10/02/2025)

Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Constantinus Kristomo yang menegaskan bahwa Penganugerahan Paralegal Justice Awards Tahun 2025 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan iklim investasi dan akses keadilan pada lingkup Desa/kelurahan di seluruh Indonesia. “Paralegal Justice Award ini adalah anugerah bagi Kepala Desa/Lurah yang mendapatkan anugerah Non Litigation Peacemaker (NLP) dan telah dilakukan penilaian terhadap aktualisasi Paralegal Academy, diharapkan banyak Kepala Desa/Lurah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk mendaftar Seleksi Paralegal Academy,” jelasnya.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Gunawan C. mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi ini. Dalam sambutannya Ferry Gunawan C. menyampaikan bahwa kegiatan Sosialisasi Paralegal Justice Awards ini adalah Pra Paralegal Justice Awards yang merupakan langkah awal dalam Tahapan Seleksi Paralegal Academy. “Pra Paralegal Justice Awards ini diawali dengan kegiatan Sosialisasi Pengumuman dan Penjaringan Calon Peserta yang nantinya pemberdayaan kepala desa/lurah melalui ajang Paralegal Justice Award ini diharapkan peran-peran juru damai di lingkungan masyarakat bisa lebih efektif dan berskala nasional, sehingga dapat menyaring permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat agar tidak seluruhnya menjadi perkara di pengadilan,” jelasnya.

Selanjutnya, pengisian materi Narasumber oleh Penyuluh Hukum  Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, Valensa Tendan Putri menyampaikan materi mengenai Pendaftaran Paralegal Academy 2025. Dalam paparannya, Pendaftaran Paralegal Academy 2025 dimulai dari tanggal 24 Januari sampai dengan 21 Februari 2025 melalui halaman laman https://pja.bphn.go.id.

Narasumber menjelaskan Pendaftaran pertama Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran pada periode yang telah ditetapkan melalui website, kemudian dilakukan Seleksi Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Kabupaten/Kota dengan penilaian dilakukan terhadap portofolio bukti/unjuk kerja Kepala Desa/Lurah (Februari 2025). Setelah seleksi daerah, Peserta mengikuti Paralegal Academy yang ditentukan oleh Panselda setelah mendapat rekomendasi dari Panselda Kabupaten/Kota dan Kepala Desa/Lurah wajib mengikuti seluruh pembelajaran selama Paralegal Academy (Maret 2025). Tahapan selanjutnya adalah Aktualisasi yaitu Kepala Desa/Lurah mengimplementasikan hasil pelatihan sebagai Non Litigation Peacemaker (Maret-April 2025). Tahapan terakhir adalah Seleksi Panselda Provinsi dengan dilakukan penilaian terhadap hasil aktualisasi yang telah dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah (Mei 2025). Pelaksanaan Penghargaan Paralegal Justice Award diberikan setelah Kepala Desa/Lurah mengikuti Paralegal Academy dan melalui Aktualitasi (3 Juni 2025).

Dengan menjadikan Desa/Kelurahan sebagai basis penyelesaian sengketa/perselisihan/konflik, diharapkan Desa/Kelurahan dapat menjadi filter penjaga untuk mengurangi jumlah kasus yang masuk Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian dan Pengadilan). Sehingga kasus yang akan masuk lembaga tersebut merupakan perkara yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. (red. Div P3H)

Kembali

Bagikan berita melalui