Layanan Terintegrasi Kependudukan Dibahas Lagi, Pemprov DKI Jakarta Libatkan Banyak Pihak

09-11-2021 - PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA — Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama

Jakarta | pta-jakarta.go.id (05/11)
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Biro Kerja Sama Daerah Sekta Provinsi DKI Jakarta melakukan pembahasan lebih mendalam melalui virtual terkait rencana Pembahasan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pelayanan Terintegrasi Dokumen Kependudukan dengan PTA serta PA se-DKI Jakarta, hadir dalam rapat secara virtual tersebut Ketua, Dr. H. M. Syarif Mappiasse, S.H., M.H. perwakilan Hakim Tinggi, Panitera, para Kepala Bagian, Panitera Muda, dan Kepala Sub Bagian PTA DKI Jakarta beserta seluruh Ketua dan Panitera Pengadilan Agama se-DKI Jakarta.

Terintegrasi Dibahas Lagi.3

Hadir dari Pemprov DKI Jakarta dan Pihak Lainnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Biro Hukum Setda, Biro Ekonomi dan Keuangan, Biro Kesejahteraan Sosial, Suku Dinas Dukcapil Jakarta Selatan, Utara, Barat, Timur dan Pusat, Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Direktur PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek), Direktur RS Pondok Indah, Pimpinan Majelis Gereja Kristen Nehema, Pimpinan Keuskupan Agung Jakarta, Pimpinan Gereja Katolik Santo Robertus Bellaminus, Pimpinan Bimas Katolik Kementerian Agama RI, Pimpinan Vihara Jakarta Dharmacakka Jaya, Kabag Kerja Sama Pihak Ketiga dan Kabag Kerja Sama Dalam Negeri dan FKD pada Biro Kerja Sama Setda Provinsi DKI Jakarta.

Terintegrasi Dibahas Lagi.4

Pelayanan terintegrasi dokumen kependudukan ini sangat penting dan merupakan terobosan baru serta sangat fenomenal karena akan memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan dan rasa optimisme setelah terjadi perceraian atau adanya penetapan isbat nikah dan lain sebagainya karena hal ini sudah melibatkan banyak lintas lembaga dan agama. Harapan kita bahwa dengan adanya pelayanan yang terintegrasi ini sangat berguna dan menyentuh masyarakat serta lebih meningkatkan kualitas layanan pada lembaga yang terlibat seperti halnya di Pengadilan Agama se-DKI Jakarta maupun lembaga lainnya ataupun pimpinan keagamaan lainnya. (Drm.MY.humas.pta.dki)


Bagikan berita melalui