Kadivyankum Benny Daryono Pimpin Rapat Evaluasi Kinerja Kenotariatan 2024 dan Penyusunan Rencana Kenotariatan 2025

<meta charset="utf-8" />

LAMPUNG_INFO - Bertempat di ruang legal drafter, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Benny Daryono, memimpin rapat bersama Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris se-Provinsi Lampung. Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh delapan MPD yang berada di Provinsi Lampung, dengan agenda utama evaluasi pelaksanaan kegiatan kenotariatan tahun 2024 dan perencanaan kegiatan notariatan untuk tahun 2025. Rabu, (08/01/2024).

Rapat ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi MPD selama tahun 2024. Setiap MPD memaparkan laporan terkait capaian, tantangan, dan kendala yang dihadapi dalam pengawasan notaris. Beberapa hal yang dibahas meliputi pengawasan kode etik notaris, pemenuhan standar operasional, serta kendala teknis dalam pelayanan kepada masyarakat.

Selain evaluasi, rapat ini juga difokuskan pada penyusunan rencana kerja tahun 2025. Rencana tersebut mencakup penguatan kapasitas notaris , peningkatan sistem pengawasan, serta optimalisasi mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh MPD. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendukung peningkatan mutu pelayanan hukum di Provinsi Lampung.

Dalam pertemuan tersebut, peserta rapat menyepakati pentingnya kerja sama dan koordinasi antara Kanwil Kementerian Hukum dan seluruh MPD untuk memastikan pelaksanaan program-program di tahun mendatang berjalan lancar. Selain itu, upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan notariatan menjadi salah satu prioritas utama.

Rapat ini juga menjadi wadah untuk menyelaraskan visi dan misi antara MPD dan Kanwil Kementerian Hukum Lampung. Kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat ini diharapkan mampu menciptakan sinergi yang lebih baik antara kedua pihak guna memberikan pelayanan hukum yang berkualitas dan profesional.

Dengan evaluasi dan perencanaan yang telah disusun, Kanwil Kementerian Hukum Lampung menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengawasan dan pengelolaan kenotariatan di provinsi Lampung yang lebih baik. 

(HUMAS KEMENKUM LAMPUNG/Kontributor:ALBAR)

Kembali

Bagikan berita melalui