Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan Peluncuran Transformasi Digital Kementerian Hukum

Bitung- (07/01)  Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Wahju Prihandono, bersama jajaran menghadiri kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan Peluncuran Transformasi Digital Kementerian Hukum secara virtual melalui aplikasi zoom meeting.

Kegiatan ini meliputi berbagai agenda penting, di antaranya:

1.Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yang dilakukan oleh perwakilan Kepala Kantor Wilayah

2. Penandatanganan Komitmen Bersama Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2025 oleh Menteri Hukum, Wakil Menteri Hukum dan HAM, serta Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama.

3. Peluncuran Transformasi Digital Kementerian Hukum dan HAM, sebagai bagian dari upaya modernisasi pelayanan publik.

Usai kegiatan utama, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas  dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pembangunan Zona Integritas merupakan upaya peningkatan pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja dan pencegahan korupsi. Peluncuran transformasi digital sendiri merupakan bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik. Menkum berharap semua layanan hukum baik AHU, KI, PP juga pembinaan hukum bisa diakselerasi dan diakses secara digital paling lambat di 2026.

Pada kesempatan yang sama Wakil Menteri Hukum , Edward Omar Sharif Hiariej, memberikan pengarahan  terkait pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas serta harapannya adanya komitmen, internalisasi, monitoring berkala, publikasi berkala hingga pemenuhan data dukung dalam meraih predikat WBK dan WBBM di tahun 2025 ini.  

Kegiatan dilanjutkan dengan penguatan materi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta terkait target kinerja, alokasi anggaran, pengalihan Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenkumham serta penyampaikan hasil audit masa transisi dan mendorong untuk menyelesaikan tindak lanjut temuan audit oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Reynhard Silitonga.

Selanjutkan dilaksanakan diskusi panel dan sesi tanya jawab yang melibatkan para Kepala Biro dan Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin). Kegiatan ini sekaligus menandai semangat transformasi Kementerian Hukum  dalam memberikan pelayanan prima berbasis digital dan profesionalisme di seluruh unit kerja.

Kembali

Bagikan berita melalui