Kunjungan Kerja Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah ke Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara

Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara pada Rabu, 4 Desember 2024. Kunjungan ini berlangsung di Ruang Kerja Kepala Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara.

Rombongan dari Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Eko Sukoco, S.STP, SH, Kepala Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa, bersama Suwarni, SIP, M.Si, Sub Koordinator Pengembangan Kawasan Perdesaan, serta staf lainnya. Mereka diterima langsung oleh Hendro Cahyono, SE, M.Si, Kepala Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, didampingi Diah Ayu Pramono, S.STP, M.Si, Kepala Bidang Kawasan, beserta staf dari Bidang Kawasan.

Poin-poin Utama Pembahasan:

1.     Pengembangan Kawasan Perdesaan
Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah menekankan percepatan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) yang akan menjadi dasar hukum strategis dalam mendukung pembangunan kawasan perdesaan secara berkelanjutan.

2.     Tindak Lanjut Kerjasama Desa
Kunjungan ini juga membahas tindak lanjut kerjasama desa antara Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, dengan Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, untuk memperkuat sinergi antar wilayah dalam pembangunan perdesaan.

3.     Rencana Indeks Penilaian Kawasan Perdesaan (IPKP) 2025
Pada tahun 2025, direncanakan pelaksanaan Indeks Penilaian Kawasan Perdesaan (IPKP) yang akan difasilitasi oleh Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah. Indeks ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pengembangan kawasan perdesaan.

4.     Informasi Bantuan Keuangan Provinsi
Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa pada tahun 2025 belum ada alokasi bantuan keuangan provinsi khusus untuk kawasan perdesaan.

Komitmen Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara
Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti kerjasama antar desa dengan Kabupaten Pekalongan. Selain itu, percepatan penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan juga menjadi prioritas utama.

Melalui kunjungan ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pengembangan kawasan perdesaan, demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kembali

Bagikan berita melalui