Entry Meeting BPK Atas Laporan Keuangan Kemenkumham TA 2024, Sekjen Sampaikan HaI Ini

Madiun- Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun melalui aplikasi zoom meeting mengikuti kegiatan entry meeting Pemeriksaaan Interim atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024.

Kegiatan dilaksanakan di Ruang Teleconference gedung 1 lantai 2 Lapas Pemuda IIA Madiun dan diikuti oleh Kasi Adm. Kamtib selaku Plh. Kalapas, Kasubag TU, Kaur Keuangan Kepegawaian dan staf TU Lapas Pemuda Madiun.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Nico Afinta menginstruksikan agar Pejabat/Pegawai yang menjadi Auditee pada pelaksanaan pemeriksanaan yang dilakukan selama 40 hari kedepan hingga 20 Desember 2024 dapat bersikap kooperatif, responsif, informatif serta tepat waktu dalam pemenuhan dokumen dan data dukung sesuai permintaan tim pemeriksa BPK RI serta segera melakukan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan sehingga berkontribusi positif terhadap penyajian Lapkeu dan dapat mempertahankan Opini WTP dari BPK RI.

Selain itu Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Nico Afinta menyampaikan 7 point yang menjadi atensi temuan berulang. “ Terima kasih atas sinergitas positif antara BPK dengan Kemenkumham, semoga pengelolaan laporan keuangan yang akurat, transparan, akuntabel dapat kita wujudkan bersama, “ tutur Nico Afinta.

Selanjutnya dari pihak BPK, Wakil Penanggung Jawab, Ida Irawati dalam kesempatan tersebut menyampaikan metodologi pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPK, sasaran pemeriksaan, lingkup pemeriksaan hingga susunan tim pemeriksa. Pihaknya berharap Kemenkumham kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian atas LK tahun 2024 ini. Kegiatan ditutup dengan penyerahan surat tugas Pemeriksaan BPK RI kepada Sekretaris Jenderal Kemenkumham.

Dikesempatan yang sama, Kepala Lapas Pemuda Madiun, Mochamad Mukaffi yang diwakili Oleh Kasi Adm. Kamtib, M Agung Nugroho bersama jajarannya menyambut baik kegiatan ini sebagai langkah proaktif dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Kemenkumham. “Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan BPK RI dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang baik,” ujar Agung.

Opini WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK atas laporan keuangan suatu entitas, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar dalam semua hal material. Restrukturisasi kementerian yang terjadi beberapa waktu lalu membawa sejumlah tantangan baru bagi Lapas Pemuda Madiun. Namun, Lapas Pemuda Madiun optimis dapat mengatasi tantangan tersebut dan mempertahankan prestasi yang telah diraih. “Kami akan terus meningkatkan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Lapas Pemuda Madiun akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja pengelolaan keuangan dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan," tegasnya.

Dengan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Lapas Pemuda Madiun, diharapkan pemeriksaan ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan pengelolaan keuangan di masa mendatang. (Humas Lapas Pemuda Madiun)

Kembali

Bagikan berita melalui