Lapas Perempuan Martapura hadiri Sosialisasi Draf Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

 Martapura, Info_PAS - Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara, Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Draf Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kode Etik dan Kode Perilaku berakhlak Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara virtual pada (23/8). Pejabat Eselon IV, V dan staf Lapas Perempuan Martapura bertempat di Aula Tengah LPP Martapura menghadiri kegiatan tersebut secara virtual, kegiatan ini bertujuan untuk untuk implementasi kebijakan dan peraturan yang berlaku serta memahami Draf Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai. Supartono, S.H., M.H. selaku kepala BPSDM kementerian Hukum dan HAM berharap kepada seluruh petugas dapat mengikuti kegiatan ini dengan semangat dan sungguh-sungguh sehingga apa yang disosialisasikan dapat terimplementasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam mewujudkan ASN yang BerAkhlak Kegiatan ini dihadiri oleh Perwakilan Peserta Unit Utama, Kanwil dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kembali

Bagikan berita melalui