Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat mencanangkan Program 100 hari Kerja oleh Kapolda Kalbar, Irjen Pol Drs. Didi Haryono, SH, MH. yang disesuaikan dengan penjabaran dari Commander Wish Kapolri.
Program- program tersebut terbagi menjadi II tahap. Melalui program-program ini, dilakukan berbagai inovasi yang diterapkan diantaranya, pada tahap I Kapolda melakukan perubahan Kultur, Pelayanan Publik, Profesionalisme Gakkum, Reformasi Kinerja dan Manajemen media.
Sedangkan pada tahap II, Kapolda melakukan perubahan dengan pembentukan Satgas Zero Illegal dan Zero Tolerance, meningkatkan kualitas pelayanan dan kultur kepolisian, dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai Stakeholders.
Program 100 hari kerja Kapolda Kalbar menitikberatkan kepada program pelayanan publik dalam agenda nasional dengan mengawasi kestabilan harga bahan pokok dan ketersediannya.
Program tersebut juga mencakup bidang pembinaan terhadap personel termasuk juga materiil, anggaran dan system metode khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas kepolisian dalam pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum maupun dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Polda Kalbar juga mengusung dan menerapkan beberapa konsep diantaranya:
Democratic Policing sebagai paradigma pemolisian pada era demokrasi membangun landasan filosofis mengenai pemolisian yang memberikan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya dalam menangani Pilkada serentak tahun 2018 dan tahapan Pemilu Tahun 2019.
The Blue Table Management dan The P4 Strategy yang merupakan konsep pengelolaan kamtibmas yang merupakan teori gabungan dari ilmu pengetahuan umum, ilmu manajemen, ilmu strategi, ilmu kepolisian dan pengalaman di lapangan.
Strategi Staging / Pentahapan yang merupakan suatu proses pentahapan tertentu yang disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia, termasuk anggaran, sumber daya manusia dan pengetahuan.
Diharapkan Program 100 hari Kapolda tahap II akan mempercepat Reformasi Birokrasi Polri khususnya di Polda Kalbar melalui program yang terintegrasi dalam mencapai tujuan strategis Polri guna mendukung tercapainya tiga sasaran Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 dalam mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dan Birokrasi yang efektif dan efisien sesuai dengan semangat Reformasi Birokrasi Nasional
Macam-Macam Pasal Pencurian Pada KUHP
Jumat, 09 Jun 2023PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN KEPADA ANAK DI INDONESIA
Rabu, 08 Feb 2023Kode Transaksi Faktur Pajak, Kenali Jenis dan Saat Penggunaannya
Rabu, 28 Sep 2022Mengenal Undang-Undang ITE
Minggu, 14 May 2023Ingin Ganti Nama? Begini Prosedur Hukumnya
Selasa, 12 May 2020