KANWIL KEMENKUMHAM RIAU IKUTI BSK KUMHAM CERDAS SECARA DARING DENGAN TEMA “MEMETAKAN POSISI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIK”

Pekanbaru - Dalam rangka peningkatan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan kegiatan BSK KumHAM CERDAS. Kanwil Kemenkumham Riau mengikuti secara daring kegiatan BSK Kumham Cerdas dengan tema “Memetakan Posisi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Siklus Kebijakan Publik” bertempat di Ruang Rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Riau pada Rabu (27/12/2023).

Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Riau Mex Mahdy, beserta staf di Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Riau mengikuti kegiatan tersebut secara daring melalui zoom meeting. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Jonny Pesta Simamora. “Kepada seluruh jajaran pengampu tugas BSK Kumham di wilayah, saya haturkan terimakasih dan selamat menyongsong tahun baru 2024 dan mohon maaf atas kekurangan yang diselenggarakan selama BSK KumHAM Cerdas 2023. BSK KumHAM Cerdas akan kita terus lanjutkan di tahun 2024 sebagai penyambung silaturahmi dan peningkatan kompetensi” tutup Jonny Pesta Simamora dalam arahan
Sebagai Moderator yaitu Eko Noer Kristiyanto, Analis Kebijakan Ahli Madya BSK Kumham. Kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Narasumber Yuliyanto, Analis Kebijakan Ahli Madya BSK Kumham. Dalam paparannya yang berjudul Memetakan Posisi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Siklus Kebijakan Publik, Yuliyanto mengawali paparannya dengan penjelasan mengenai Siklus Kebijakan yaitu Agenda Setting, Formulasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan.

Dalam Siklus Kebijakan Publik, proses pembuatan peraturan perundang-undangan berada pada tahap Perencanaan Kebijakan (Agenda Setting dan Formulasi Kebijakan). Selanjutnya narasumber menjelaskan tentang Keterkaitan Formulasi Kebijakan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Cara Melakukan Penilaian Alternatif Kebijakan. Kegiatan diakhiri dengan tanya jawab antara narasumber dengan peserta.

Kembali

Bagikan berita melalui