Imigrasi Indonesia di Sidang Umum Interpol ke-91: Perjuangkan Pemanfaatan Teknologi Imigrasi untuk Pencegahan Kejahatan Internasional

05-01-2024 - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia — KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA

Delegasi Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia berperan penting dalam Sidang Umum INTERPOL ke-91 yang berlangsung di Austria Centre pada tanggal 28 November 2023. Dalam peringatan ke-100 tahun INTERPOL, Direktorat Jenderal Imigrasi mengajukan dua usulan intervensi strategis. Pertama, standardisasi foto untuk permohonan Red Notice guna meningkatkan efisiensi dalam identifikasi dan verifikasi pelaku kejahatan internasional. Kedua, pemanfaatan Face Recognition Integration System (FRIS), yang telah dikembangkan oleh Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Keimigrasian, untuk memverifikasi keterlibatan WNI dalam tindak kejahatan melalui Atase/Staf Teknis Imigrasi di luar negeri.

Dengan usulan intervensi tersebut, Pemerintah Indonesia ingin menegaskan kemampuan teknologi informasi keimigrasian yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, khususnya FRIS, sebagai alat penting dalam mendukung penegakan hukum oleh komunitas polisi internasional melalui INTERPOL. Delegasi juga menunjukkan kesiapan untuk berpartisipasi aktif dalam penanggulangan dan pencegahan kejahatan internasional. Keberadaan Direktorat Jenderal Imigrasi di forum internasional diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menghadapi perubahan geopolitik dan ekonomi.

Sidang Umum ini akan menghasilkan Resolusi yang dapat mempengaruhi kebijakan nasional keimigrasian Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran delegasi Direktorat Jenderal Imigrasi diharapkan mampu menangkap dinamika kejahatan internasional dan transnasional, serta merumuskan rekomendasi dan kebijakan yang tepat. Terutama, FRIS menjadi fokus utama dalam menyediakan data aktual tentang perkembangan kejahatan, mendukung kebijakan, strategi, program, dan kegiatan keimigrasian. Kehadiran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam forum internasional bukan hanya berkaitan dengan keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia, meningkatkan daya saing, dan menarik pelaku ekonomi internasional.


Bagikan berita melalui