BIMTEK PENGENDALIAN TEKNIS MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YANG MASUK KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

BIMTEK PENGENDALIAN TEKNIS MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YANG MASUK KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

Pada tanggal 4 – 6 Desember 2023, BPPMHKP Makassar mengikuti kegiatan Bimtek Pengendalian Teknis Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Masuk Ke Wilayah Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Pusat Pengendalian Mutu BPPMHKP bertempat di Hotel Aria Centra Surabaya. Adapun tujuan kegiatan ini adalah utk menemukenali permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan importasi produk perikanan serta mengembangkan mekanisme sistem pengendalian impor hasil perikanan dgn mengikuti aturan internasional. Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Kepala Pusat Pengendalian Mutu BPPMHKP Dr. Woro Nur Endang Sariati dan dihadiri oleh Kepala BPPMHKP Surabaya I, Kepala BPPMHKP Surabaya II, Ketua Tim Kerja Pengawasan Mutu Impor dan Domestik Aris Sasono. Peserta kegiatan ini adalah UPT BPPMHKP dan pelaku usaha importasi produk perikanan.

Materi yang dibawakan pada kegiatan ini adalah Kebijakan Sistem Jaminan Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan, Kajian Risiko Pelepasan Air Olahan (Treated Water) PLTN Fuskushima terhadap biota laut termasuk Hasil Perikanan, Pengaruh Pelepasan Air Olahan (Treated Water) PLTN Fuskushima Terhadap Bahaya Radiokatif Pd Lingkungan Perairan Asal Jepang, Manajemen Pengendalian Impor Hasil Perikanan dan Pengendalian Hasil Perikanan yang Masuk Ke Wilayah RI. Kegiatan dilanjutkan dgn sesi diskusi dan tanya jawab dgn peserta. Adapun narasumber yg memberikan materi adalah Plt. Kepala Pusat Pengendalian Mutu BPPMHKP Dr. Woro Nur Endang Sariati, peneliti BRIN Dr. Murdahayu Makmur, Kepala P2STIPBN BAPETEN Dr. Yudi Purnomo, Eksper TFO Sulle Kadang dan Ketua Tim Kerja Pengawasan Mutu Impor dan Domestik Aris Sasono

Pd kesempatan tersebut, Plt. Kepala Pusat Pengendalian Mutu BPPMHKP menyampaikan bhw BPPMHKP juga telah mengeluarkan Keputusan Kepala BKIPM No. 26 Tahun 2023 ttg Penilaian Tingkat Risiko Pemasukan Tuna, Sarden dan Makarel ke dlm Wilayah Negara Republik Indonesia. Peraturan ini mrp bentuk penjaminan bhw produk perikanan yg masuk ke wilayah RI atau diimpor hrs memenuhi persyaratan mutu dan keamanan produk perikanan serta layak utk dikonsumsi.

Kembali

Bagikan berita melalui