KEMENKUMHAM RIAU IKUTI PEMBUKAAN RAPAT KERJA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PENGANUGERAHAN LEGISLASI DAERAH DAN KONGRES IKATAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA TAHUN 2023

Jakarta -- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Budi Argap Situngkir, didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Edison Manik, beserta jajaran Perancang Perundang-undangan, mengikuti kegiatan pembukaan Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Penganugerahan Legislasi Daerah dan Kongres Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia Tahun 2023 yang diselenggarakan di Mercure Hotel Ancol, Jakarta, Kamis (19/11/2023).

Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Mahfud MD, Pimpinan Tinggi Utama pada Unit Pusat, Pimpinan Tinggi Pratama pada Unit Pusat, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham seluruh Indonesia, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM seluruh Indonesia dan Jajaran.

Kegiatan diawali dengan laporan oleh ketua panitia pelaksana kegiatan, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Prof. Dr. Asep Nana Mulyana. Dalam laporannya, Asep Nana Mulyana menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme perancang peraturan perundang-undangan, meningkatkan kerja sama dan sinergi antarinstansi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan keynote speech oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI. Beliau menyampaikan sejarah perkembangan hukum di Indonesia, perbedaan antara politik hukum dan politisasi hukum, serta apresiasi kepada Kemenkumham atas penyelenggaraan kegiatan ini.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan legislasi award 2023. Penghargaan ini diberikan kepada para pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Prof. Yasonna Laoly. Dalam sambutannya, Yasonna Laoly menyampaikan bahwa dalam menghadapi tantangan global, Indonesia membutuhkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan akuntabel.

Yasonna Laoly juga menyampaikan bahwa Kemenkumham mendukung sepenuhnya Ditjen PP dalam mengimplementasikan ISO 37001 Sistem Manajemen Anti-suap. “Ada tiga kriteria pegawai yang dibutuhkan organisasi, yaitu kecerdasan, power to work, dan integritas. Dalam merancang undang-undang harus meninggalkan legacy,” ungkap Yasonna.

Yasonna Laoly juga menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh orang yang tergabung dalam Tim Penyusun Undang-Undang KUHP yang telah berjuang dalam proses pembuatan hingga disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Acara kemudian ditutup dengan pembukaan kegiatan Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Penganugerahan Legislasi Daerah dan Kongres Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia Tahun 2023.

Kembali

Bagikan berita melalui