Inovasi Untuk Kinerja Balitbangkumham Lebih Baik

Jakarta (06/17) - Hari ini Tim Penilai Internal (TPI) dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI datang untuk melakukan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang sudah dilaksanakan Balitbangkumham.

Tahun 2021 ini Balitbangkumham telah telah melakukan pengembangan dan pemanfaatan inovasi digital, jika di tahun 2020 adalah Tahun Inovasi maka tahun 2021 adalah Tahun Pemanfaatan dan Pengembangan. Hal ini disampaikan Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami, dalam paparannya Utami menyampaikan bahwa pengembangan inovasi adalah suatu kebutuhan publik yang selalu bertambah. Contoh didalam aplikasi 3AS seperti penambahan bahasa Inggris merupakan suatu keharusan sebab banyak pengguna layanan merupakan warga negara asing, terutama di Kantor Imigrasi.

Saat ini aplikasi SIPKUMHAM telah bisa mendapat data crowling data dari 119 media dari sebelumnya 80 media di tahun 20210 serta SIPKUMHAM telah di implementasikan di 33 provinsi sehingga jika ada masalah penting maka bisa cepat ditangani. "Contoh di sumatera barat saat ada warga binaan pemasyarakatan yang keracunan maka akan cepat diketahui penyebabnya dan cara menghasilkan pencegahan atau solusi berdasarkan riset, " Jelas Utami. 

Utami juga menambahkan sebagai satker yang siap membangun WBBM, Balitbangkumham terus berusaha untuk menjadi Think Tank Pasti kementerian Hukum dan HAM sebab Balitbang merupakan wadah hukum pemikir satu-satunya kementerian Hukum dan HAM. Sehingga, meski di tengah pandemi seluruh kegiatan penelitian, pengembangan dan layanan tetap berjalan normal bahkan mengalami peningkatan.

Inspektur Wilayah I, Ahmad Rifai, menyampaikan apresiasi atas pengembangan dan pemanfaatan inovasi yang dilakukan Balitbang. "Yang paling terpenting saat kita membuat inovasi adalah kemudahan untuk pengguna terutama masyarakat sebagai pengguna layanan publik, " Pesan Ahmad.

Selain kedua aplikasi tersebut, Balitbangkumham juga telah menghasilkan berbagai inovasi digital seperti penyelenggaraan diskusi daring OPini di 33 provinsi di Indonesia dimana kegiatan ini berhasil menghadirkan 16709 peserta sehingga hasil penelitian bisa tersampaikan secara lebih luas kepada masyarakat(*Humas)

Kembali

Bagikan berita melalui