1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP,KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Sertipikat Hak Atas Tanah yang merupakan tanah bersama (asli)
5. Proposal pembangunan rumah susun
6. Ijin layak huni
7. Advis Planning
8. Akta pemisahan yang dibuat oleh penyelenggara pembangunan rumah susun, dengan lampiran gambar dan uraian pertelaan dalam arah vertikal maupun horisontal serta nilai perbandingan proposionalnya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Gubernur untuk DKI Jakarta atau Bupati/Walikota)

1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. Pembayaran biaya PNBP
5. Proses Layanan
6. Penyerahan Hasil Layanan

• 30 (tiga puluh) hari untuk jumlah tidak lebih dari 200 unit
• 60 (enam puluh) hari untuk jumlah lebih dari 200 unit s.d. 500 unit
• 90 (sembilan puluh) hari untuk jumlah lebih dari 500 unit

• Rp. 50.000 per sertifikat hak atas tanah untuk subsidi
• Rp. 100.000 per sertifikat hak atas tanah untuk non subsidi

SERTIPIKAT

- Melalui Whatsapp Pengaduan Kementerian ATR/BPN nomor 0811-1068-0000

- Melalui Whatsapp Halo Kakan nomor 0821-3669-6494

- Datang langsung ke Loket Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten

- Melalui aplikasi Lapor pada web www.lapor.go.id