1. Surat Permohonan Pengurangan Denda Administrasi PBB;

1. Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak berupa pengurangan denda administrasi PBB karena: 1. kealpaan Wajib Pajak; 2. bukan kesalahan Wajib Pajak; 3. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas pada: a. akhir tahun buku sebelum tahun pengajuan permintaan pengurangan denda administrasi PBB, dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan; atau b. akhir tahun kalender sebelum tahun pengajuan permintaan pengurangan denda administrasi PBB, dalam hal Wajib Pajak melakukan pencatatan; c. terjadi bencana alam atau kejadian luar biasa lainnya sehingga Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya; atau d. hal-hal lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.
2. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak.
3. Cara Pengajuan: Wajib Pajak menyampaikan permintaan pengurangan denda administrasi PBB kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP dengan cara: 1. langsung; 2. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat secara tercatat; atau 3. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
4. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: 1. 1 (satu) permintaan untuk 1 (satu) SKP PBB atau STP PBB; 2. permintaan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 3. mengemukakan besarnya denda administrasi PBB yang dimintakan pengurangan dengan disertai alasan; 4. Wajib Pajak telah melunasi PBB yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan denda administrasi yang tercantum dalam SKP PBB atau STP PBB; 5. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permintaan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permintaan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

6

Tidak dipungut biaya

Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan: 1. Telepon: (021) 134; 1500200 2. Faksimile: (021) 5251245 3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter: @kring_pajak 5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id 6. Chat pajak: www.pajak.go.id 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi saluran resmi KPP Pratama Surabaya Gubeng : email : kpp.606@pajak.go.id Telegram Helpdesk Penyuluhan : 087 888 045 606 Telegram Administrasi Pelayanan : 087 888 044 613