1. Wajib Pajak berstatus subjek pajak dalam negeri Indonesia sebagaimana Undang-Undang PPh;
2. Wajib Pajak telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Wajib Pajak telah menyampaikan: a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan penerbitan SKD SPDN untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak saat permohonan penerbitan SKD SPDN diajukan; atau b. SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang diajukan permohonan penerbitan SKD SPDN yang menjadi kewajiban Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan penerbitan SKD SPDN untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak sebelum tahun saat permohonan penerbitan SKD SPDN diajukan; dan
4. Permohonan yang diajukan memenuhi persyaratan administratif permohonan penerbitan SKD SPDN, yaitu: a. diajukan untuk: 1) satu Negara Mitra yang menjadi tempat penghasilan bersumber; 2) satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak; dan 3) satu lawan transaksi; dan b. memuat informasi mengenai lawan transaksi di Negara Mitra paling sedikit berupa: 1) nama lawan transaksi; 2) taxpayer identification number dan/atau alamat dari lawan transaksi; dan 3) penjelasan mengenai penghasilan yang berasal dari lawan transaksi;

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan SKD SPDN secara langsung kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP Domisili;
2. KPP Domisili melakukan penelitian permohonan penerbitan SKD SPDN;
3. Berdasarkan hasil penelitian, Kepala KPP Domisili atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan: a. SKD SPDN, dalam hal permohonan penerbitan SKD SPDN memenuhi ketentuan; atau b. surat penolakan permohonan penerbitan SKD SPDN.

5

Tidak dipungut biaya

1. SKD SPDN; atau 2. surat penolakan permohonan penerbitan SKD SPDN.

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan: 1. Telepon: (021) 134; 1500200 2. Faksimile: (021) 5251245 3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter: @kring_pajak 5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id 6. Chat pajak: www.pajak.go.id 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi saluran resmi KPP Pratama Surabaya Gubeng : email : kpp.606@pajak.go.id Telegram Helpdesk Penyuluhan : 087 888 045 606 Telegram Administrasi Pelayanan : 087 888 044 612