1. Surat Permohonan Penetapan Status
2. Fotokopi Dokumen Kepemilikan berupa sertipika
3. Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Fotokopi dokumen perolehan
5. Fotokopi dokumen perolehan lainnya, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang
6. Surat pernyataan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan kebenaran fotokopi dokumen
7. Fotokopi dokumen kepemilikan lain seperti Akta Jual Beli, Girik, Letter C, BAST, atau legder jalan terkait perolehan barang apabila BMN berupa Tanah belum bersertipikat
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermaterai cukup dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa tanah digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga apabila BMN berupa Tanah belum bersertipikat
9. Surat keterangan dari Lurah/Camat yang memperkuat penyataan bahwa tanah digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi serta surat permohonan pendaftaran ha katas tanah dari Kantor Pertanahan, jika ada

1. Kepala KPKNL menerima usulan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dan mendisposisikan surat permohonan tersebut kepada Kepala Seksi untuk melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen dipersyaratkan
2. Kepala Seksi menugaskan pelaksana untuk melaksanakan penelitian terhadap kelengkapan permohonan penetapan status penggunaan BMN
3. Pelaksana melaksanakan penelitian terhadap kelengkapan berkas, apabila tidak lengkap atau tidak sesuai, maka pelaksana mengkonsep permintaan kelengkapan berkas, konfirmasi, klarifikasi, dan/atau pelaksanaan pengecekan lapangan
4. Apabila lengkap, pelaksana mengkonsep Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN beserta nota dinas pengantar yang ditujukan kepalda Kepala KPKNL
5. Kepala Seksi meneliti konsep permintaan kelengkapan berkas, konfirmasi, klarifikasi, dan/atau pelaksanaan pengecekan lapangan apabila terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian dokumen, atau meneliti konsep Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN beserta nota dinas pengantar yang ditujukan kepada Kepala KPKNL apabila permohonan lengkap dan sesuai
6. Kepala Seksi meneliti dan menandatangani nota dinas serta memaraf konsep Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN, dan menyampaikannya kepada Kepala KPKNL
7. Pengadministrasi Umum mengadministrasikan dan menyampaikan permintaan tanda tangan dan paraf atas konsep nota dinas Kepala KPKNL
8. Kepala KPKNL menandatangani Keputusan Penetapan Ststus Penggunaan BMN atau surat permintaan kelengkapan dokumen dan menyampaikannya kepada Pengguna Barang

3 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan.

Pengaduan, saran dan masukan terkait layanan dapat disampaikan melalui: 

1.  Saluran Internal
   1. WhatsApp KPKNL Tarakan: 0811-5308-111 
   2. Telepon: (0551) 3803588 
   3. Email: kikpknltarakan@gmail.com 
   4. Tautan Pengaduan Layanan KPKNL Tarakan: bit.ly/TARAKANWBSFORM 
   5. Tatap Muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Tarakan 
   6. Kotak pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia pada APT KPKNL Tarakan 
2. Call Center Halo DJKN yang dikelola oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara: 150991 
3. Surel (e-mail) yang dikelola oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara: halodjkn@kemenkeu.go.id atau pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id 
4. Aplikasi Whistleblowing System Kementerian Keuangan: www.wise.kemenkeu.go.id 
5. Aplikasi SP4N-LAPOR!: www.lapor.go.id