1. Surat permohonan izin sebagai pelaksana Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan Wajib Pajak.
2. Bentuk tanda Bea Meterai Lunas yang akan dibubuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Fotokopi Keputusan Direktur Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia tentang PenetapanSebagai Perusahaan Percetakan Warkat Debet dan Dokumen Kliring masih berlaku dan sesuai dengan aslinya;
4. Petikan Keputusan Kepala Badan Intelijen Negara Selaku Ketua Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu tentang Izin Operasional dibidang Pencetakan Dokumen Sekuriti: a. telah dilegalisasi sesuai dengan aslinya; b. menetapkan nama dan alamat perusahaan percetakan sesuai dengan surat permohonan Izin/Perpanjangan Izin Pembubuhan; c. menetapkan masa Izin Operasional yang masih berlaku.

1. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak/ Perusahaan percetakan yang mendapat 1. izin operasional di bidang pencetakan dokumen sekuriti dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal);dan 2. penetapan sebagai perusahaan percetakan warkat debet dan dokumen kliring dari Bank Indonesia; untuk mencetak cek, bilyet giro, atau efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Cara Pengajuan: Wajib Pajak mengajukan permohonan izin sebagai pelaksana Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP Pelaksana Pembubuhan. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: Wajib Pajak/ Perusahaan percetakan harus sudah mendapatkan : 1. izin operasional di bidang pencetakan dokumen sekuriti dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal); 2. penetapan sebagai perusahaan percetakan warkat debet dan dokumen kliring dari Bank Indonesia; sebelum mengajukan permohonan.

Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Surat Permohonan Izin diterima lengkap.

Tidak dipungut biaya

Surat Izin/Penolakan sebagai pelaksana Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan.

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan: 

1. Telepon: 1500200 

2. Faksimile: (021) 5251245 

3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id ; pengaduan@pajak.go.d 

4. Twitter: @kring_pajak 

5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id ; www.pengaduan.pajak.go.id 

6. Chat pajak: www.pajak.go.id 

7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya