1. Sesuai dengan Pergub Nomor 40 Tahun 2019 (Berdasarkan Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu Provinsi Riau Bab II Huruf B angka 1, 2 dan 3) dan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 yang tertuang dalam Prinsip Penyusunan APBD Point C Huruf 3 angka VII terkait skema ganda dan bukan skema ganda dalam penjaminan/ pembayaran pelayanan kesehatan).

• Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) II :

  1. Pemohon (Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang tidak memiliki NIK);
  2. Melengkapi berkas persyaratan sesuai dengan Pergub No. 40 Tahun 2019 (Berdasarkan Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu Provinsi Riau Bab II Huruf B angka 1, 2 dan 3);
  3. Membawa berkas persyaratan ke Substansi Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Riau;
  4. Diverifikasi oleh Verifikator Independen/ASN;
  5. Menandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) Materai Rp. 10.000,- yang disiapkan oleh Pemohon;
  6. Berkas Lengkap;
  7. Dilakukan Survey Pasien : Tepat Sasaran, Tidak Tepat Sasaran;
  8. Disetujui / Tidak Disetujui :
  9. Membawa berkas disetujui/ ACC Rekomendasi ke Rumah Sakit Rujukan MoU ; Selesai

• Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) III :

  1. Pemohon (Pasien merupakan peserta PBPU dan BP Pemda/ PBI JK);
  2. "Melengkapi berkas persyaratan sesuai dengan Pergub No. 40 Tahun 2019; (Berdasarkan Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu Provinsi Riau Bab II Huruf B angka 1, 2 dan 3);"
  3. Membawa berkas persyaratan ke Substansi Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Riau;
  4. Diverifikasi oleh Verifikator Independen/ASN;
  5. Menandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) Materai Rp. 10.000,- yang disiapkan oleh Pemohon;
  6. Berkas Lengkap;
  7. Dilakukan Survey Pasien : Tepat Sasaran, Tidak Tepat Sasaran;
  8. Disetujui / Tidak Disetujui :
  9. Berkas lengkap disetujui : selesai;
  10. Pasien berangkat dan dirujuk ke PPK III.

1. Maksimal 2 x 24 Jam untuk jarak tempuh < 3>

2. 4 x 24 Jam jarak tempuh > 3 Jam dari / ke Provinsi dihitung pada hari kerja.

Tidak dipungut biaya

Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) II / Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang tidak memiliki NIK :