1. Surat Permohonan Penghapusan NPWPD untuk 1 ( satu ) Wajib Pajak.
2. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
3. Diajukan kepada Bupati melalui Kepala BKD
4. Dilampiri Kartu NPWPD dan/atau SKT yang diajukan penghapusan.
5. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau ahli warisnya, atau penanggung pajak.
6. Dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut :
7. Surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang untuk Wajib Pajak yang meninggal dunia.
8. Dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, untuk Wajib Pajak yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya.
9. Surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWPD ganda dan fotokopi semua kartu NPWPD yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWPD untuk objek pajak yang sama, atau
10. Dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan telah dibubarkan, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Wajib Pajak Badan.

3 Bulan

Tidak dipungut biaya

Surat Keterangan Terdaftar ( SKT )

Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat, telepon atau lapor.go.id