• Persyaratan Administrasi dan Teknis Pemohon:

  1. Akte pendirian badan usaha atau koperasi yang dibuat oleh notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan mencantumkan bidang usaha antara lain kehutanan dan atau jasa pariwisata alam;
  2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, masih berlaku dan bergerak di bidang usaha antara lain kehutanan dan atau jasa pariwisata alam;
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  4. Surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank yang menyatakan bahwa pemohon benar merupakan nasabah bank bersangkutan dan darii segi finansial dianggap mampu untuk menjalankan usaha yang dimohon;
  5. Profil perusahaan, meliputi : a. Nama dan alamat perusahaan atau koperasi sesuai akte pendiriannya; b. Bidang usaha; c. Susunan direksi/struktur organisasi; d. Struktur pemodalan.
  6. Rencana kegiatan usaha penyediaan jasa, memuat: a. Tujuan Usaha b. Letak lokasi yang dimohon; c. Jenis sarana yang akan dikembangkan; d. Jumlah sarana yang akan dikembangkan; e. Rencana kegiatan usaha selama jangka pengusahaan; dan f. Rencana jumlah tenaga kerja yang diserap (pegawai tetap dan pegawai honorer);
  7. Pertimbangan teknis dari Kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan setempat.

1. Pemohon mengajukan dokumen/berkas permohonan kepada Kepala Balai KSDA NTB di kantor BKSDA NTB di Jl. Majapahit No. 54 B Mataram, NTB.
2. Dokumen/berkas permohonan didistribusikan melalui petugas persuratan kepada staf teknis.
3. Penelaahan kelengkapan dokumen/berkas permohonan.
4. Dokumen permohonan yang tidak lengkap atau terdapat perbaikan, ditolak dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau dilakukan perbaikan.
5. Dalam hal dokumen permohonan lengkap dan sesuai, staf teknis menyusun konsep Pertimbangan Teknis.
6. Kepala Balai menerbitkan Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam.

1.      Pemohon menyampaikan persayaratan hardcopy ke kepala Balai KSDA NTB, , paling lambat 5 (lima) hari dilakukan penelaahan kesesuaian dokumen dan kelengkapan.

2.      Paling lambat 3 (tiga) hari setelah penelaahan, disampaikan hasil kegiatan no 1.  Jika telah sesuai maka diterbitkan Pertimbangan Teknis, jika tidak sesuai akan diinformasikan ke pemohon.

3.      Ka Balai KSDA menerima perintah dari PJLKK untuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPSWA kemudian disampaikan ke pemohon, paling lambat 3 (tiga) hari.

Tidak dipungut biaya

Pertimbangan Teknis PBPSWA

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui :

a. Datang langsung ke kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat, Jl. Majapahit Nomor 54 B Mataram

b.    Melalui nomor  telepon (0370)627851 atau (0370)633953atau email bksdantb@gmail.com

c.    Melalui call center (+62)87882030720