1. Permohonan surat dispensasi
2. surat rekomendasi dari Menteri Luar Negeri atau Menteri Sekretaris Negara atau Pejabat yang ditunjuk
3. Surat Keterangan Bebas PPN atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Barang Kena Pajak yang dipindahtangankan atau Jasa Kena Pajak yang dialihmanfaatkan
4. invoice pada saat perolehan atau dokumen yang dapat dipersamakan
5. bukti-bukti pendukung yang dipersyaratkan oleh Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Sekretariat Negara
6. Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan/atau Pejabat Badan Internasional penerima pemindahtanganan BKP atau penerima pengalihmanfaatan JKP mengajukan permohonan surat dispensasi kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Luar Negeri atau Menteri Sekretaris Negara sebelum perolehan BKP dan/atau JKP

1. Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan/atau Pejabat Badan Internasional penerima pemindahtanganan BKP atau penerima pengalihmanfaatan JKP mengajukan permohonan Surat Dispensasi kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Luar Negeri atau Menteri Sekretaris Negara sebelum perolehan BKP dan/atau JKP
2. Menteri Luar Negeri atau Menteri Sekretaris Negara atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan permohonan Surat Dispensasi kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing
3. Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing menerima dan meneliti permohonan
4. Berdasarkan penelitian, Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing menerbitkan Surat Keterangan Bebas atau Surat Penolakan permohonan berdasarkan penelitian.

Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan/atau Pejabat Badan Internasional penerima pemindahtanganan BKP atau penerima pengalihmanfaatan JKP diterima secara lengkap.

Tidak dipungut biaya

1. Surat Dispensasi, dalam hal permohonan dikabulkan; atau 2. Surat penolakan, dalam hal permohonan tidak dikabulkan (Lampiran III PMK-160/PMK.03/2014)

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1.     Telepon: 1500200

2.     Faksimile: (021) 5251245

5.     Website pajak: www.pajak.go.id