1. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov. Kalsel
2. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM/akta notaris perusahaan
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. KTP pemohon atau pimpinan perusahaan/lembaga atau pimpinan perusahaan/lembaga
5. Profil perusahaan
6. Peta lokasi kawasan yang dimohonkan
7. Titik Koordinat, Peta, SHP kawasan yang dimohonkan;
8. Izin usaha yang dimiliki (pertambangan, dan lain-lain);
9. Nomor Induk Berusaha (NIB)
10. Keikutsertaan BPJS Pimpinan / Penanggungjawab
11. Surat kuasa bermaterai Rp10.000,00 untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan/lembaga

1. a. Pemohon membuat akun (pribadi/badan usaha/lembaga) untuk dapat melakukan proses permohonan izin pada aplikasi SIMAPAN
2. b. Petugas Front Office menerima berkas permohonan serta Memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist pada SIMAPAN. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Back Office;
3. c. DPMPTSP memproses perizinan/nonperizinan
4. d. Pemohon mengunduh dan mencetak izin dan non izin

Maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan yang dilampiri berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Tidak dipungut biaya

Surat Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Kepala DPMPTSP

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: 

a. Langsung dengan mengisi Form; 

b. Website : http://dpmptsp.kalselprov.go.id; 

c. Email : set@dpmptsp.kalselprov.go.id; 

d. Telepon : (0511) 6749344; e. Faximili : (0511) 6749344;

 f. WhatsApp: 08115061000