1. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov. Kalsel
2. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM/akta notaris perusahaan
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Profil perusahaan
6. Peta kawasan hutan yang akan di pergunakan untuk kegiatan
7. Foto citra satelit yang terbaru
8. Peta kawasan hutan yang akan ditukar
9. Surat izin dari perhutani apabila bertumpang tindih dengan wilayah perhutani
10. Izin usaha terkait dengan tukar menukar kawasan hutan
11. Keikutsertaan BPJS Pimpinan / Penanggungjawab
12. Surat kuasa bermaterai Rp10.000,00 untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan/lembaga

1. a. Pemohon membuat akun (pribadi/badan usaha/lembaga) untuk dapat melakukan proses permohonan izin pada aplikasi SIMAPAN
2. b. Petugas Front Office menerima berkas permohonan serta Memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist pada SIMAPAN. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Back Office;
3. c. DPMPTSP memproses perizinan/nonperizinan
4. d. Pemohon mengunduh dan mencetak izin dan non izin yang telah diterbitkan melalui akun pemohon.

Maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan yang dilampiri berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Tidak dipungut biaya

Surat Rekomendasi Perubahan Fungsi Tukar Menukar Kawasan Hutan dari Kepala DPMPTSP.

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: 

a. Langsung dengan mengisi Form; 

b. Website : http://dpmptsp.kalselprov.go.id; 

c. Email : set@dpmptsp.kalselprov.go.id; 

d. Telepon : (0511) 6749344; 

e. Faximili : (0511) 6749344;

 f. WhatsApp: 08115061000