• Surat Permohonan Pengesahan Usulan RUPTL, memuat

  1. a. Proyeksi Rata-Rata Pertumbuhan Kebutuhan; b. Total Rencana Pembangunan Pembangkit; c. Target Bauran Energi Pembangkitan Akhir Tahun Periode RUPTL; d. Total Rencana Pembangunan Jaringan Transmisi; e. Total Rencana Pembangunan Gardu Induk; f. Total Rencana Pembangunan Jaringan Distribusi; g. Total Rencana Pembangunan Gardu Distribusi; dan h. Total Kebutuhan Investasi.

• Dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

  1. a. Untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik, paling sedikit memuat: 1) Pendahuluan; 2) Strategi pengembangan sistem distribusi tenaga listrik; 3) Kondisi usaha distribusi tenaga listrik; 4) Rencana usaha distribusi tenaga listrik; 5) Kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan 6) Analisis risiko.
  2. b. Untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik, paling sedikit memuat: 1) Pendahuluan; 2) Strategi penjualan tenaga listrik; 3) Kondisi usaha penjualan tenaga listrik; 4) Rencana usaha penjualan tenaga listrik; 5) Kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan 6) Analisis risiko.
  3. c. Untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi, paling sedikit memuat: 1) Pendahuluan; 2) Strategi pengembangan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik; 3) Ketersediaan sumber energi dan strategi pemanfaatannya; 4) Kondisi usaha penyediaan tenaga listrik; 5) Rencana penyediaan tenaga listrik, yang memuat: a) Proyeksi penjualan; b) Proyeksi pelanggan; c) Pembangkitan (neraca daya, energy mix, bahan bakar, Emisi GRK); d) Transmisi; e) GI; dan f) Sistem Distribusi. 6) Kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan 7) Analisis risiko.
  4. d. Untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik SPKLU paling sedikit memuat: 1) Pendahuluan; 2) Strategi penjualan tenaga listrik; 3) Kondisi usaha penjualan tenaga listrik; 4) Rencana usaha penjualan tenaga listrik; a) Proyeksi penjualan tenaga listrik; b) Rencana pembelian tenaga listrik; c) Proyeksi jumlah pelanggan; d) Proyeksi penambahan kapasitas SPKLU; e) Rencana pembangunan pembangkit*; f) Proyeksi bauran energi pembangkitan*; g) Perencanaan sistem distribusi*; *bila memiliki rencana pembangunan pembangkit dan sistem distribusi 5) Kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan 6) Analisis risiko.

• Tata Cara Pengesahan Perubahan RUPTL Berdasarkan Perintah Menteri Sesuai Dengan Kewenangannya

  1. pemegang wilayah usaha menyampaikan permohonan pengesahan usulan perubahan RUPTL secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya
  2. pemegang wilayah usaha menyampaikan permohonan pengesahan usulan perubahan RUPTL kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah mendapat perintah perubahan RUPTL
  3. format surat permohonan pengesahan usulan RUPTL mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan usaha ketenagalistrikan
  4. Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap usulan perubahan RUPTL yang disampaikan oleh pemegang wilayah usaha
  5. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi diperlukan perbaikan, Direktur Jenderal atas nama Menteri sesuai dengan kewenangannya memerintahkan pemegang wilayah usaha untuk memperbaiki usulan RUPTL
  6. pemegang wilayah usaha harus memperbaiki dan menyampaikan kembali usulan perubahan RUPTL sesuai dengan hasil verifikasi
  7. 7. berdasarkan hasil verifikasi terhadap usulan perubahan RUPTL: a. Setjen Kementerian ESDM c.q. Biro Hukum melakukan penelaahan hukum atas konsep Kepmen ESDM tentang Pengesahan RUPTL; b. Menteri mengesahkan RUPTL badan usaha pemegang IUPTLU yang memiliki wilayah usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh Menteri; atau

1.   Pengajuan setelah perintah Menteri: 15 hari

2.   Verifikasi Direktur Jenderal: maks 5 hari

3.   Perbaikan RUPTL oleh badan usaha: maks. 20 hari

4.   Pengesahan: 10 hari

Tidak dipungut biaya

1. Keputusan Menteri ESDM tentang Pengesahan RUPTL Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2. Keputusan Menteri ESDM tentang Pengesahan RUPTL Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.07-08 Kuningan, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: 
   1. telepon: 021-5225180; 
   2. faksimile: 021- 5256066; 
   3. e-mail: infogatrik@esdm.go.id; 
   4. Contact CenterKESDM 136; dan 
   5. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: 
      1. website: vvww.lapor.go.id; 
      2. SMS melalui nomor 1708; 
      3. twitter: @lapor1708; dan 
      4. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.