1. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov. Kalsel;
2. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM/akta notaris perusahaan
3. KTP pemohon atau pimpinan perusahaan/lembaga atau pimpinan perusahaan/lembaga
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Nomor Induk Berusaha (NIB)
6. Izin peruntukan penggunaan lahan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
7. Peta lokasi yang dimohon dengan skala minimal 1:50.000 berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir;
8. Foto udara citra resolusi sangat tinggi dari areal yang dimohon dan dapat menggunakan drone
9. Dokumen rencana kerja izin peruntukan lahan
10. Dokumen realisasi kegiatan pembangunan non kehutanan bagi pemohon IPK lanjutan
11. Surat pernyatan bebas konflik
12. Keikutsertaan BPJS Pimpinan / Penanggungjawab
13. Surat kuasa bermaterai Rp10.000,00 untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan/lembaga

1. a. Pemohon membuat akun (pribadi/badan usaha/lembaga) untuk dapat melakukan proses permohonan izin pada aplikasi SIMAPAN
2. b. Petugas Front Office menerima berkas permohonan serta Memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist pada SIMAPAN. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Back Office;
3. c. DPMPTSP memproses perizinan/nonperizinan;
4. d. Pemohon mengunduh dan mencetak izin dan non izin yang telah diterbitkan melalui akun pemohon.

Maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan yang dilampiri berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Tidak dipungut biaya

SK Kepala DPMPTSP tentang Persetujuan Pemanfataan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK).

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: 

a. Langsung dengan mengisi Form;

 b. Website : http://dpmptsp.kalselprov.go.id; 

c. Email : set@dpmptsp.kalselprov.go.id;

d. Telepon : (0511) 6749344; 

e. Faximili : (0511) 6749344; 

f. WhatsApp: 08115061000