1. Surat Permohonan Persetujuan Penggeledahan dari Penyidik.
2. Laporan Polisi.
3. Surat Perintah Penyidikan (Sprin-Dik).
4. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).
5. Surat Perintah Penggeledahan.
6. Berita Acara Penggeledahan.
7. Berita Acara Pendapat/ Resume Perkara.

1. Petugas PTSP menerima permohonan
2. Panmud Pidana meneliti kelengkapan permohonan, jika tidak lengkap akan dikembalikan kepada Petugas PTSP
3. Staf membuat penetapan ijin penggeledahan
4. Panmud Pidana mengoreksi dan memaraf konsep penetapan, jika salah akan dikembalikan kepada Staf
5. Panitera mengoreksi dan paraf penetapan ijin/persetujuan penggeledahan, jika salah akan dikembalikan kepada Panmud Pidana
6. KPN menandatangani ijin/persetujuan penggeledahan
7. Staf mencatat kedalam register ijin/persetujuan penggeledahan
8. Panmud Pidana mengirim penetapan ijin/ persetujuan penggeledahan
9. Panmud Pidana menyimpan arsip penetapan ijin/ persetujuan penggeledahan

1 (satu) hari

Tidak dipungut biaya

Penetapan Izin/persetujuan Penggeledahan yang sudah ditanda tangan

1.     Melalui aplikasi SIWAS -    https://siwas.mahkamahagung.go.id

2.     Melalui aplikasi LAPOR  - https://www.lapor.go.id

3.     Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian)

4.     Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00

5.     Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Pontianak : (0561) 732065

6.     Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Singkawang : (0562) 633360

7.     Meelalui email : pn.singkawang@gmail.com