1. Permohonan untuk penetapan kelompok harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya
2. Penjelasan terperinci mengenai aktiva
3. Spesifikasi aktiva dari produsen
4. Perkiraan umur aktiva/masa manfaat ekonomis dari Penilai Publik
5. Dokumen teknis pendukung dari produsen mengenai masa manfaat aktiva
6. Keputusan penetapan kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan yang sudah pernah diperoleh

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan penetapan kelompok harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi KPP tempat Wajib Pajak yang bersangkutan terdaftar

Paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap

Tidak dipungut biaya

Surat Keputusan Persetujuan/Persetujuan Sebagian Penetapan Kelompok harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan atau Surat Keputusan Penolakan Penetapan Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

 1. Telepon: 1500200

 2. Faksimile: (021) 5251245

 3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id

 4. Twitter: @kring_pajak

 5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id

 6. Chat pajak: www.pajak.go.id

 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya