1. Identitas diri a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, SIM, KK, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan
2. STNK asli dan fotocopy
3. BPKB asli dan fotocopy
4. Bukti pelunasan PKB/BBNKB tahun terakhir
5. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
6. Kuitansi pembelian yang bermeterai cukup (jika atas dasar jual beli)
7. Surat keterangan mutasi keluar dari kepolisian daerah asal (khusus mutasi masuk)
8. Bukti pelunasan PKB berupa Surat Keterangan Fiskal (SKF) (khusus mutasi masuk)
9. Rekomendasi dari Ditlantas Polda DIY (jika dari luar provinsi) (khusus mutasi masuk)
10. Surat keterangan kematian dan persetujuan ahli waris/akte (khusus hibah/waris)
11. Notaris/keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama (khusus hibah/waris)
12. Surat keterangan waris dari kecamatan (khusus waris)
13. Surat Keputusan Penghapusan dari Pangliman TNI/Mabes Polri dilampiri data kendaraan dilegalisir (khusus eks TNI/Polri)
14. Surat Perintah Pelaksanaan dump dari Panglima Daerah Militer/Kapolda dan dilegalisir (khusus eks TNI/Polri)
15. Berita acara risalah lelang dari Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang dan/atau Berita Acara Serah Terima Barang dari Panitia Lelang (khusus eks TNI/Polri dan vonis hakim)
16. Kuitansi pembayaran dari KPKNL dan/atau dari Panitia Lelang yang bermeterai cukup (khusus eks TNI/Polri dan vonis hakim)
17. Melengkapi foto kendaraan bermotor yang didaftarkan (khusus eks TNI/Polri)
18. Didaftar atas nama Pemenang Lelang (khusus eks TNI/Polri)
19. Surat pelepasan hak yang bermeterai cukup dan distempel perusahaan (khusus eks taksi)
20. Menunjukkan bukti lunas Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU) (khusus eks taksi)
21. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan dilegalisir serta apabila terjadi ubah bentuk harus ada rekomendasi dari instansi yang berwenang (khusus vonis hakim)
22. Surat Perintah Penyitaan Barang dan Berita Acara Penyitaannya (khusus vonis hakim)
23. Berita Acara Pencabutan registrasi BPKB dari Kantor Bersama Samsat dimana kendaraan tersebut terdaftar (khusus vonis hakim)
24. Surat keputusan penjualan rampasan barang dari Kajari setempat (khusus vonis hakim)
25. Bukti pengumuman status kendaraan di media massa (khusus vonis hakim)
26. Formulir A dan PIB bagi kendaraan CBU

1. Pengisian Formulir Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan
2. Cek Fisik Kendaraan Bermotor Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1 lembar.
3. Pembayaran PNBP Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBP (BPKB, STNK dan TNKB) ke petugas pembayaran PNBP dan menerima Bukti Pembayaran PNBP
4. Pendaftaran BPKB (Polda/Polres): Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor diarahkan ke Polda/Polres untuk pendaftaran BPKB
5. Pendaftaran: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) yang telah didapatkan dari bagian BPKB ke bagian pendaftaran untuk diteliti.
6. Perekaman Data: Petugas melakukan perekaman data sesuai dengan dokumen kendaraan bermotor dari Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor pada data base.
7. Penetapan BBNKB, PKB dan SWDKLLJ: Petugas penetapan menginformasikan dan menetapkan besarnya BBNKB, PKB, SWDKLLJ.
8. Pembayaran BBNKB, PKB dan SWDKLLJ: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar BBNKB, PKB dan SWDKLLJ serta DPWKP untuk kendaraan bermotor angkutan umum sesuai denganbesarnya penetapan ke petugas pembayaran dan menerima Bukti Pembayaran.
9. Pencetakan STNK: Petugas mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.
10. Pencetakan STNK: Petugas mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.
11. Penyerahan BPKB, STNK dan TNKB serta Resi DPWKP: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menerima BPKB, STNK dan TNKB serta resi DPWKP dari petugas penyerahan.

1) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pindah Atas Nama Tetap Dalam Satu Wilayah 10 Hari

2) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Balik Nama dalam Satu Wilayah 10 Hari

3) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk 20 Hari

4) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Hibah/Waris 20 Hari

5) Pendaftaran Kendaraan Eks TNI/ Polri 12 Hari

6) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Eks Taksi 14 Hari

7) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Berdasarkan Keputusan Pengadilan (Vonis Hakim) 12 Hari

8) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ganti Nama Badan Hukum/Penggabungan Perusahaan 14 Hari

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK); Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB); Bukti Lunas Pembayaran PKB, BBNKB, dan SWDKLLJ; dan Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.

Samsat Kota Yogyakarta
Jalan Tentara Pelajar No 13, Bumijo, Jetis, Yogyakarta