1. Dokumen elektronik surat permohonan
2. Dokumen elektronik identitas (KTP, Paspor, SIM)
3. Dokumen elektronik SKCK
4. Dokumen elektronik Pasfoto
5. Surat Permohonan Elektronik, kelengkapan dokumen persyaratan (asli dan fotokopi), dan pasfoto ukuran 4x6 (2 Lembar) dibawa ke Pengadilan

1. Petugas PTSP Hukum menerima dan meneliti berkas Surat Permohonan dan kelengkapan data persyaratan baik yang diajukan secara elektronik ataupun manual.
2. Panitera Muda Hukum memverifikasi kelengkapan data persyaratan.
3. Staf Hukum mencetak konsep Surat Keterangan.
4. Panitera Muda Hukum memeriksa konsep Surat Keterangan Elektronik.
5. Panitera memeriksa konsep Surat Keterangan Elektronik.
6. Ketua Pengadilan Negeri menandatangani Surat Keterangan Elektronik.
7. Kasir memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
8. Petugas PTSP Hukum menyerahkan Surat Keterangan Elektronik kepada Pemohon.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Biaya/Tarif - Rp 10.000

Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara

1. Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung 

2. Surat Elektronik (e-mail): pengaduan@pn-sawahlunto.go.id 

3. Faksimile: 62084 

4. Telepon: (0754) 61003 

5. Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Sawahlunto 

6. Aplikasi SP4N-LAPOR