1. Surat Permohonan ditulis dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dan disampaikan ke Bidang yang melayani proses keberatan;
2. Dilampiri SPPT asli yang diajukan keberatan;
3. Dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut perhitungan Pemohon disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya;
4. Foto copy identitas Wajib Pajak dan foto copy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
5. Foto copy bukti kepemilikan tanah;
6. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
7. Bukti pelunasan pembayaran Pajak Daerah Masa Pajak/Tahun Pajak sebelumnya;
8. Foto copy bukti pendukung lainnya.
9. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan;
10. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak : 1) Harus dilampiri dengan Surat Kuasa khusus, bagi wajib pajak orang pribadi dengan pokok lebih dari Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan wajib pajak badan; 2) Harus dilampiri surat kuasa, bagi wajib pajak orang pribadi dengan pokok pajak sampai dengan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

1. Pemohon mengajukan permohonan dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
2. Terhadap pengajuan permohonan yang telah memenuhi persyaratan, petugas peneliti melakukan penelitian dilakukan dengan ketentuan: 1) Petugas peneliti melakukan penelitian di kantor terhadap berkas pengajuan permohonan dan apabila diperlukan, petugas peneliti dapat melanjutkan penelitian di lapangan; 2) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, Badan Pendapatan Daerah terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis tanggal pelaksanaan penelitian di lapangan kepada pemohon; 3) Hasil penelitian dituangkan dalam laporan hasil penelitian permohonan.

14 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT PBB-P2) atau Surat Keterangan NJOP PBB-P2

a.    Penyediaan Kotak Saran;

b.    Surat;

c.    No. kontak/whatsapp : 0821-2215 0568