1. Induk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770
2. Lampiran 1770-I s.d. 1770-IV
3. Bukti pembayaran zakat/sumbangan wajib keagamaan
4. Neraca dan laporan laba rugi (pembukuan)
5. Rekapitulasi bulanan peredaran bruto dan biaya (norma)
6. Daftar pembayaran PPh Pasal 25 dari gerai (Wajib Pajak Pengusaha Tertentu)
7. Penghitungan peredaran bruto dan pembayaran final Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
8. Bukti potong sehubungan dengan pekerjaan atau penghasilan luar negeri
9. Daftar nominatif biaya infotainment
10. Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya
11. Penghitungan kompensasi kerugian
12. Penghitungan PPh terutang (PH/MT)
13. SSP lembar ke-3 PPh Pasal 29
14. Bukti potong 1721-A1/A2
15. Surat kuasa khusus
16. Surat keterangan kematian

1. Secara langsung;
2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
3. Dengan cara lain melalui: 1) perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau 2) saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi meliputi: a) laman Direktorat Jenderal Pajak; b) laman penyalur SPT elektronik; c) saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu; d) jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; e) saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

SPT dilaporkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Bagian Tahun Pajak.

Tidak dipungut biaya

Bukti Penerimaan Surat (BPS).

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.