1. Untuk Wajib Pajak Badan berorientasi pada profit (profit oriented) maupun tidak berorientasi pada profit (non profit oriented) yaitu:
   1. fotokopi dokumen pendirian badan usaha, berupa:
   

   a. akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri; atau
   b. surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing;
   2. dokumen yang menunjukkan identitas diri seluruh pengurus Badan, meliputi:
   a. fotokopi kartu NPWP bagi WNI; atau
   b. fotokopi paspor dan NPWP (yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak) bagi WNA.

2. Untuk Wajib Pajak Badan berbentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) yaitu:
   1. fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian sebagai bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
   2. fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki NPWP;
   3. dokumen yang menunjukkan identitas diri pengurus bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) dan salah satu pengurus dari masing-masing perusahaan anggota bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation), meliputi:
   a. fotokopi kartu NPWP bagi WNI; atau
   b. fotokopi paspor dan NPWP (yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak) bagi WNA.
3. Untuk Cabang Wajib Pajak Badan yaitu:
   1. fotokopi Kartu NPWP pusat;dan
   2. dokumen yang menunjukkan identitas diri pimpinan cabang atau penanggung jawab cabang, meliputi:
   a. fotokopi kartu NPWP bagi WNI; atau
   b. fotokopi paspor dan NPWP (yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak) bagi WNA.
4. Untuk Wajib Pajak orang pribadi baik yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas maupun yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yaitu:
   1. fotokopi KTP bagi WNI; atau
   2. fotokopi paspor dan fotokopi Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi WNA.
5. Untuk Wajib Pajak orang pribadi wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim, berupa fotokopi KTP.
6. Untuk Wajib Pajak wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya yaitu:
   1. fotokopi KTP;
   2. fotokopi Kartu NPWP suami, dalam hal suami merupakan Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, dalam hal suami merupakan subjek pajak luar negeri;
   3. fotokopi kartu keluarga, akta perkawinan, atau dokumen sejenisnya;
   4. fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami.
7. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang belum memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, selain Wanita kawin yang melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis, memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan, atau menghendaki pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan digabung dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami; anak yang belum dewasa (anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah, namun berkeinginan mendaftarkan dirinya) yaitu berupa fotokopi KTP.
8. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu atau orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas selain di tempat tinggalnya, berupa fotokopi Kartu NPWP orang pribadi.

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara elektronik disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (https://ereg.pajak.go.id)
2. Wajib Pajak mengajukan permohonan tertulis dengan menyerahkan formulir pendaftaran NPWP beserta lampirannya yang disampaikan secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat dan disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak atau disampaikan ke tempat pendaftaran tertentu sebagai tempat pendaftaran Wajib Pajak.
3. Pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran secara elektronik untuk mendapatkan NPWP melalui SABH yang terintegrasi dengan sistem informasi DJP untuk Wajib Pajak Badan atau OSS yang terintegrasi dengan sistem informasi DJP (Pelaku Usaha/Notaris harus menyampaikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan ke KPP tempat Pelaku Usaha terdaftar paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal terdaftar).

Paling lama 1 satu hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap

Tidak dipungut biaya

Pendaftaran NPWP

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1.   Telepon: (021) 134; 1500200

2.   Faksimile: (021) 5251245

3.   Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id

4.   Twitter: @kring_pajak

5.   Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id

6.   Chat pajak: www.pajak.go.id

7.   Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.