1. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov. Kalsel dari pimpinan perusahaan;
2. Fotokopi KTP Pemohon yang masih berlaku;
3. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM/ akta notaris perusahaan;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Surat izin/ Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
6. Surat keanggotaan ASITA;
7. Surat Persetujuan Tim teknis dari Instansi Pemerintah terkait;
8. Nomor Induk Berusaha(NIB) dari Sistem OSS;
9. Fotokopi keikutsertaan BPJS

1. Pemohon diwajibkan untuk menggunakan masker,melakukan pengecekan suhu badan oleh security, dan mencuci tangan sebelum masuk ruangan;
2. pemohon diwajibkan untuk menjaga jarak dengan pemohon lainnya;
3. Petugas Front Office memberikan informasi dan penjelasan terkait perizinan dan nonperizinan yang diminta oleh pemohon;
4. Pemohon menyerahkan berkas permohonan perizinan/nonperizinan kepada Petugas Front Office;
5. Petugas Front Office menerima berkas permohonan Serta memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Pemroses Perizinan/ Nonperizinan dan pemohon diberikan tanda terima berkas;
6. DPMPTSP memproses Perizinan/ Nonperizinan;
7. DPMPTSP (Petugas Front Office) menyerahkan Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan kepada pemohon;
8. Pemohon menerima Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan dan menandatangani tanda terima berkas

  Maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan yang

Tidak dipungut biaya

Surat Rekomendasi Umrah dari Kepala DPMPTSP Kalsel

a.Langsung dengan mengisi Form;

 b.Website: http://dpmptsp.kalselprov.go.id;

 c.Email: set@dpmptsp.kalselprov.go.id

 d.Telepon: (0511) 6749344;

 e.Faximili: (0511) 6749344;

 f. WhatsApp: 08115163367