1. Surat permohonan eksekusi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Surat kuasa khusus yang telah diregistrasi, apabila pemohon menguasakan kepada Advokat, Fotokopi berita acara sumpah dan kartu Advokat penerima kuasa;
3. Grosse Akta Hak Tanggungan yang dimohonkan eksekusi;
4. Grosse Risalah Lelang.

1. Pemohon mengajukan permohonan eksekusi melalui Petugas PTSP;
2. Petugas Meja I memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan eksekusi, apabila permohonan tidak lengkap, Petugas Meja I memberitahukan kepada Pemohon melalui Petugas PTSP agar Pemohon melengkapi berkas yang kurang;
3. Tim Penelaah melakukan telaahan dan memberikan pendapat atas permohonan tersebut;
4. Kemudian Ketua mempelajari dan memberikan keputusan atas permohonan tersebut;
5. Jika permohonan dapat ditindaklanjuti, maka Petugas Meja I menghitung panjar biaya eksekusi, lalu Kasir membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga), kemudian melalui Petugas PTSP memberitahukan kepada Pemohon agar membayar panjar biaya perkara sebagaimana yang tertuang dalam SKUM melalui bank;
6. Setelah membayar panjar biaya eksekusi, Pemohon menyerahkan bukti pembayaran kepada Kasir melalui Petugas PTSP, pada hari itu juga Petugas Meja II/Jurusita mencatat permohonan eksekusi ke dalam buku register; kemudian melalui Petugas PTSP menyerahkan tanda terima pendaftaran dan SKUM kepada Pemohon;
7. Selanjutnya proses permohonan eksekusi sampai dengan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan SOP;
8. Dalam hal eksekusi dilaksanakan secara sukarela, maka untuk itu dibuat berita acara pelaksanaan putusan secara sukarela;
9. Jika setelah dilakukan aanmaning, Termohon eksekusi tetap tidak mau menyerahkan objek hak tanggungan secara sukarela, maka dilakukan eksekusi riil sesuai dengan SOP.

Dengan ketentuan baik Pemohon dan Termohon eksekusi berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun serta aparat keamanan bersedia melakukan pengamanan.

Besaran panjar biaya sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Tentang Penetapan Radius Dan Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Simalungun, dengan ketentuan akan ditambah jika panjar biaya kurang.

1. Lembar pertama SKUM yang telah diberi cap/stempel lunas dan ditandatangani Kasir; 2. Penetapan, relaas panggilan dan berita acara aanmaning; 3. Penetapan, relaas pemberitahuan dan penyerahan berita acara eksekusi; 4. Penyerahan objek eksekusi.

1. SIWAS

2. SP4N-LAPOR

3. Sarana Pengaduan Lainnya