1. Memiliki permasalahan teknis terkait desain bangunan dan kawasan dalam dokumen perencanaannya

1. Layanan advis teknis dilakukan secara daring dan/atau survei lapangan;
2. Pemohon mengajukan permohonan advis teknis melalui surat yang ditujukan ke Direktur Bina Teknis Permukiman dan Perumahan;
3. Manajemen mendisposisi surat untuk ditindaklanjuti (Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, Kepala Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan, Subkoordinator Pendampingan Teknis dan Perekayasaan, dan Ketua Tim advis Teknis);
4. Sub Direktorat Keandalan Bangunan Gedung (KGB), Bina Teknik Permukiman dan Perumahan melakukan kaji ulang permohonan dengan verifikasi dokumen permohonan dan arahan kebijakan;
5. Jika tidak dapat dikerjakan, membuat, dan menyampaikan surat penolakan kepada pemohon;
6. Jika dapat dikerjakan, melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk pelaksanaan pekerjaan (Subdit KGB dan Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan (KPP));
7. Menunjukan personil untuk melaksanakan kegiatan advis teknis (Subdit KGB dan Balai KPP);
8. Tim Advis Teknis merencanakan kegiatan advis teknis untuk menentukan detil metode pelaksanaan advis teknis sesuai metode yang telah direncanakan;
9. Koordinakasi dengan Balai terkait jika membutuhkan pengujian laboratorium/pengujian lapangan;
10. Subdit KGB memonitor pelaksanaan layanan advis teknis. Jika ada ketidaksesuaian;
11. Tim advis teknis dan manajemen merumuskan rekomendasi teknis sesuai hasil kajian;
12. Subdit KGB menyerahkan rekomendasi teknis dan meminta pengisian Survei Kepuasan Masyarakat;
13. Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat dan menerima rekomendasi teknis

Tidak dipungut biaya

Laporan Advis/Pendampingan kawasan permukiman dan perumahan

www.lapor.go.id