1. 1. Surat Permintaan Pengurangan Denda Administrasi PBB; 2. Surat kuasa khusus dalam hal surat permintaan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak

1. Wajib Pajak menyampaikan permintaan pengurangan denda administrasi PBB kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP dengan cara: 1. langsung; 2. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat secara tercatat; atau 3. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal

surat permintaan pengurangan denda administrasi

PBB diterima.

Tidak dipungut biaya

Surat keputusan pengurangan denda administrasi PBB.

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan

melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: 1500200

2. Faksimile: (021) 5251245

3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id;

pengaduan@pajak.go.id

4. Twitter: @kring_pajak

5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id;

www.pengaduan.pajak.go.id

6. Chat pajak: www.pajak.go.id

7. Surat atau datang langsung ke Direktorat

Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

atau unit kerja lainnya