1. 1. Syarat dokumen: Formulir Permohonan Advance Pricing Agreement (APA) 2. Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat mengajukan permohonan APA sepanjang: a. telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan untuk 3 (tiga) tahun pajak sebelum tahun pajak diajukannya permohonan APA; b. telah diwajibkan dan telah memenuhi kewajiban untuk menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer berupa dokumen induk dan dokumen lokal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan untuk 3 (tiga) tahun pajak sebelum tahun pajak diajukannya permohonan APA; c. tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana atau tidak sedang menjalani pidana di bidang perpajakan; d. Transaksi Afiliasi dan Pihak Afiliasi yang diusulkan untuk dicakup dalam permohonan APA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan Transaksi Afiliasi dengan Pihak Afiliasi yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan e. usulan Penentuan Harga Transfer dalam permohonan APA dibuat berdasarkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dan tidak mengakibatkan laba operasi Wajib Pajak lebih kecil daripada laba operasi yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada huruf a. 3. Permohonan harus memenuhi persayaratan: a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengisi secara benar, lengkap, dan jelas formulir permohonan APA sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. ditandatangani oleh pengurus yang namanya tercantum dalam: 1) akta pendirian; atau 2) akta perubahan, dalam hal terjadi perubahan pengurus; c. diajukan dalam periode 12 (dua belas) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sebelum dimulainya Periode APA;dan d. dilampiri dengan: 1) surat pernyataan bahwa Wajib Pajak bersedia untuk melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan dalam proses APA; dan 2) surat pernyataan bahwa Wajib Pajak bersedia untuk melaksanakan kesepakatan APA.

1. Permohonan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Terdaftar.

Perundingan APA Unilateral harus :
1. dimulai paling lambat 6 (enam) bulan sejak Wajib
Pajak menyampaikan kelengkapan permohonan
APA;
2. diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas)
bulan sejak dimulainya perundingan APA.
Perundingan APA Bilateral dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai MAP, yang mana berdasarkan
PMK-49/PMK.03/2019 menjelaskan bahwa Direktur
Jenderal Pajak melaksanakan perundingan dengan
Pejabat Berwenang Mitra P3B dalam batas waktu
selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak:
1. diterimanya permintaan pelaksanaan MAP secara
tertulis dari Pejabat Berwenang Mitra P3B; atau
2. disampaikannya permintaan pelaksanaan MAP
secara tertulis kepada Pejabat Berwenang Mitra
P3B.

Tidak dipungut biaya

Naskah APA dengan menerbitkan keputusan pemberlakuan APA dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Naskah APA ditandatangani; atau Persetujuan Bersama dengan menerbitkan surat keputusan pemberlakuan APA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur mengenai prosedurpersetujuan bersama; atau Pemberitahuan tertulis mengenai penghentian proses APA.

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan
melalui saluran resmi pengaduan:
1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id;
pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id;
www.wise.kemenkeu.go.id;
www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat
Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan
Masyarakat atau unit kerja lainnya