1. 1. Wajib Pajak berstatus subjek pajak dalam negeri Indonesia sebagaimana Undang-Undang PPh; 2. Wajib Pajak telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; 3. Wajib Pajak telah menyampaikan: a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan penerbitan SKD SPDN untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak saat permohonan penerbitan SKD SPDN diajukan; atau b. SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang diajukan permohonan penerbitan SKD SPDN yang menjadi kewajiban Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan penerbitan SKD SPDN untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak sebelum tahun saat permohonan penerbitan SKD SPDN diajukan; dan 4. permohonan yang diajukan memenuhi persyaratan administratif permohonan penerbitan SKD SPDN, yaitu: a. diajukan untuk: 1) satu Negara Mitra yang menjadi tempat penghasilan bersumber; 2) satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak; dan 3) satu lawan transaksi; dan b. memuat informasi mengenai lawan transaksi di Negara Mitra paling sedikit berupa: 1) nama lawan transaksi; 2) taxpayer identification number dan/atau alamat dari lawan transaksi; dan 3) penjelasan mengenai penghasilan yang berasal dari lawan transaksi;

1. 1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan SKD SPDN secara langsung kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP Domisili; 2. KPP Domisili melakukan penelitian permohonan penerbitan SKD SPDN; 3. Berdasarkan hasil penelitian, Kepala KPP Domisili atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan: a. SKD SPDN, dalam hal permohonan penerbitan SKD SPDN memenuhi ketentuan; atau b. surat penolakan permohonan penerbitan SKD SPDN.

Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima permohonan Wajib
Pajak secara lengkap.

Tidak dipungut biaya

SKD SPDN; atau surat penolakan permohonan penerbitan SKD SPDN.

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran
resmi pengaduan:
1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website:
www.lapor.go.id;www.wise.kemenkeu.go.id;www.pengaduan.pajak.g
o.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan,
dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya