1. Surat Laporan dari Kepala OPD dimana PNS melaksanakan tugas dilampiri bukti-bukti dan berita acara hasil pembinaan

1. KepalaPerangkat Daerah melaporkan kasus beserta berkas hasil pembinaan Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Bupati dan Kepala BKPPD.
2. Sekretaris Daerah memerintahkan Tim Pemeriksa/Inspektorat dengan surat tugas untuk memeriksa kasus tersebut.
3. Tim Pemeriksa memanggil yang bersangkutan, menyusun BAP, membuat kajian menyampaikan LHP kepada Sekretaris Daerah.
4. Sekretaris Daerah memerintahkan kepada Kepala BKPPD untuk mengadakan rapat TPPHD dan menindaklanjuti hasil rapat.
5. Kepala BKPPD menyetujui dan memerintahkan Sekretaris dan Kabid. Pembinaan dan Penatausahaan Kepegawaian untuk menindaklanjuti permohonan.
6. Kabid segera menindaklanjuti dan memerintahkan Subkoor Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai untuk memproses permohonan.
7. Subkoor Pembinaan dan Pemberhentian menyediakan kajian beserta konsep SK tentang pemberian sanksi disiplin pegawai.
8. Sekretaris dan Kepala Badan membubuhkan paraf pada BAP, Kajian dan Konsep SK Bupati tentang pemberian sanksi disiplin pegawai.
9. Sekretaris Daerah membubuhkan paraf dan menyajikan konsep SK kepada Bupati, Bupati menyetujui dan menandatangani SK Bupati tentang Pemberian Sanksi Disiplin Pegawai.
10. SK Bupati tentang pemberian sanksi disiplin pegawai yang telah diterbitkan dan ditandatangani diterima oleh PNS yang bersangkutan melalui Kepala BKPPD.
11. PNS yang bersangkutan didampingi Kepala OPD menerima SK Hukuman Disiplin Pegawai melalui Kepala BKPPD

Diproses sampai dengan selesai

Tidak dipungut biaya

SK Hukuman Disiplin

Pemohondapatdatangke BKPPD selama jam kerja