1. Surat permohonan penundaan pembayaran pajak yang mencantumkan jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu penundaan
2. Jaminan yang dapat berupa garansi bank, surat/ dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito
3. Fotokopi SPPT, Surat Ketetapan Pajak PBB, atau Surat Tagihan Pajak PBB yang dimohonkan penundaan PBB

1. Wajib Pajak menyampaikan permohonan penundaanpembayaran pajak paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar

setelah tanggal diterima permohonan

Tidak dipungut biaya

Surat Keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak atau Surat Keputusan penolakan angsuran/penundaan pembayaran pajak

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245 
3. Email: pengaduan.itjenkemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id 
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id 
6. Chat pajak: www.pajak.go.id 
7. Surat atau datang langsung ke DirektoratPenyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.