1. Wajib Pajak berstatus subjek pajak dalam negeri Indonesia sebagaimana Undang-Undang PPh
2. Wajib Pajak telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
3. Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ undangan di bidang perpajakan, dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan penerbahun Pajak saat permohonan penerbitan SKD SPDN diajukanitan SKD SPDN untuk Tahun Pajak atau Bagian T
4. Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang diajukan permohonan penerbitan SKD SPDN yang menjadi kewajiban Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan penerbitan SKD SPDN untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak sebelum tahun saat permohonan penerbitan SKD SPDN diajukan
5. Permohonan yang diajukan memenuhi persyaratan administratif permohonan penerbitan SKD SPDN

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan SKD SPDN secara langsung kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP Domisili
2. KPP Domisili melakukan penelitian permohonan penerbitan SKD SPDN
3. Berdasarkan hasil penelitian, Kepala KPP Domisili atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan: a. SKD SPDN, dalam hal permohonan penerbitan SKD SPDN memenuhi ketentuan; atau b. Surat penolakan permohonan penerbitan SK SPDN

setelah menerima permohonan Wajib Pajak secara lengkap

Tidak dipungut biaya

SKD SPDN atau Surat penolakan permohonan penerbitan SKD SPDN

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan

1. Telepon: (021) 134; 1500200 
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjenkemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id 
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id 
6. Chat pajak: www.pajak.go.id 
7. Surat atau datang langsung ke DirektoratPenyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.