1. Perkara telah mendapatkan nomor perkara dan jadwal persidangan

1. Sidang Pengadilan dimulai pada jam 09.00 WIB. Dalam hal sidang tertunda pelaksanaannya, maka pengadilan akan memberikan informasi mengenai alasan penundaan kepada para pencari keadilan maupun masyarakat umum.
2. Pemanggilan para pihak yang akan bersidang dilakukan oleh Petugas Pengadilan berdasarkan nomor antrian.
3. Pengumuman jadwal sidang dapat dilihat masyarakat pada SIPP, e-Court, dan situs resmi pengadilan

1.      Pengadilan wajib memutus dan termasuk melakukan pemberkasan (minutasi) perkara pada Pengadilan Tingkat Pertarna dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan terhitung sejak perkara didaftarkan.

2.      Pencari keadilan dan masyarakat berhak memperoleh informasi dari pengadilan mengenai perkembangan terakhir dari permohonan atau perkaranya melalui meja informasi, situs pengadilan atau media informasi lainnya.

1.  Masyarakat tidak dikenai biaya untuk mendapatkan layanan Pengadilan

2.        Besarnya panjar biaya perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan wajib diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman atau media informasi lain yang mudah diketahui masyarakat.

3.    Masyarakat dikenakan biaya untuk proses perkara dan besarnya panjar biaya perkara ditetapkan dalam Surat Keterangan Untuk Membayar (SKUM). Pihak Pemohon atau Penggugat tidak akan diminta untuk membayar apapun yang tidak tertera dalam SKUM.

4.     Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara melalui bank, Mesin EDC (menggunakan Kartu Debit)   dan  Pegawai  Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak  dibenarkan  menerima pembayaran biaya perkara langsung dari pihak berperkara (SEMA No. 4/2008).

5.         Pengadilan hanya akan meminta penambahan biaya perkara dalam hal panjar yang telah dibayarkan telah tidak mencukupi.

6.         Pengadilan wajib memberitahu dan mengembalikan kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara. Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu maka uang tersebut akan disetorkan ke Kas Negara dan tidak dapat diambil lagi oleh pihak berperkara (SEMA No. 4/2008).

7.         Pengadilan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum banding dalam SKUM yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan banding, biaya banding yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, biaya pengiriman uang melalui bank/kantor pos, ongkos kirim berkas dan biaya pernberitahuan berkas perkara kepada para pihak.

8.         Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim oleh pemegang kas melalui Bank BRI Cabang Veteran - JI. Veteran Raya No. 8 Jakarta Pusat; Rekening Nomor 31. 46.0370.0 dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan. 

9.   Pengadilan akan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum peninjauan kembali ditentukan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya peninjauan kembali yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, biaya pengiriman uang melalui bank, ongkos kirim berkas, biaya pemberitahuan.

Dokumen Putusan

Jika terdapat layanna yang tidak memuaskan, dapat disampaikan secara langsung ke PTUN Pekanbaru ataupun melalui SIWAS MAHKAMAH AGUNG ataupun LAPOR MENPAN RB