1. Formulir Permohonan Cetak Ulang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Badan yang telah diisi lengkap
2. Fotokopi Akta Pendirian dan perubahannya
3. Fotokopi surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing
4. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas dan Tempat atau Lokasi Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas yang telah ditandatangani di atas meterai oleh salah satu pengurus dan distempel
5. Dokumen yang menunjukkan identitas diri salah satu pengurus Wajib Pajak Badan:
6. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI): Fotokopi KTP dan Kartu NPWP
7. Bagi Warga Negara Asing (WNA): Fotokopi Paspor, Fotokopi Kartu NPWP dalam hal WNA telah terdaftar sebagai Wajib Pajak.
8. dalam hal permohonan disebabkan Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan cetak ulang, Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP tersebut diserahkan pada Petugas Pendaftaran pada KPP atau KP2KP; atau
9. dalam hal permohonan disebabkan Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP hilang, maka Wajib Pajak melampiri permohonan Permintaan Kembali dengan surat pernyataan kehilangan.

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrian
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan Formulir Permohonan Cetak Ulang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Badan beserta seluruh dokumen yang disyaratkan
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir.
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan LPAD dan BPS yang disampaikan oleh petugas.
7. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari dari tanggal BPS, Wajib Pajak mendatangi TPT untuk mengambil langsung Surat Keterangan Terdaftar dengan menyerahkan BPS asli.
8. Wajib Pajak mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar yang diserahkan oleh petugas.
9. Proses Selesai

1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Tidak dipungut biaya

Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:
1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.

Saran dan Masukan dapat disampaikan melalui:
1. Telepon: (0511) 3351112
2. Faksimile: (0511) 3351127
3. Email: kpp.731@pajak.go.id
4. Twitter: @pajakbjm
5. Instagram: @pajakbanjarmasin;