Pelayanan penerbitan SP2D

  1. 1) Surat Perintah Membayar (SPM) dari SKPD yang sudah diverifikasi petugas loket dan sudah disetujui;
  2. 2) Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran;
  3. 3) Dokumen-dokumen berkas pencairan

  1. a. Berkas yang sudah disetujui, dikirimkan ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D b. Pencataan Register SP2D dan Daftar Penguji c. Pencetakan SP2D d. Pengecekan Hasil Cetakan SP2D dan Daftar Penguji e. Hasil cetakan SP2D yang telah dicek dan dinyatakan clear diteruskan ke BUD atau Kuasa BUD Penandatanganan SP2D oleh Kuasa BUD - Apabila karena satu atau lain hal Kuasa BUD menolak untuk menandatangani SP2D maka Kuasa BUD dapat menghubungi SKPD yang bersangkutan untuk meminta klarifikasi dan/atau memberikan saran perbaikan - SKPD memberikan klarifikasi atau memenuhi perbaikan sesuai saran dari kuasa BUD f. SP2D yang telah ditandatangani oleh Kuasa BUD dipisahkan lembar Daftar Pengujinya sesuai dengan peruntukan masing- masing lembarnya g. Daftar Penguji lembar ke 1 dikirim ke Bank Persepsi untuk kontrol h. SP2D Lembar ke 1,2,3 di stembel oleh BUD dan diberi tanggal pencairan untuk selanjutnya dibawa ke Bank Persepsi untuk pencairan/pemindahbukuan dan validasi i. SP2D lembar ke 4 untuk arsip Bendahara Umum Daerah j. Bank Persepsi input dalam Rekening Koran dan Nota Debet k. SKPD input ke aplikasi BUD entry berdasarkan Rekening Koran dari Bank Persepsi

2 Hari kerja untuk Penerbitan SP2D

Tidak dipungut biaya

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Website :  Http://www.bkd.pasuruankab.go.id

Jl. Hayam Wuruk No. 14 Pasuruan

Website :  Http://www.bkd.pasuruankab.go.id

Anda juga dapat menyampaikan pengaduan, aspirasi, maupun permintaan informasi melalui aplikasi LAPOR!

Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.

Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store

Website : Http://www.bkd.pasuruankab.go.id

Isu dan Keluhan

Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Pelayanan penerbitan SP2D"