1. 1) Perorangan yang diurus sendiri : a. Kartu Tanda Pengenal (KTP) asli + 1 lembar fotokopi.
2. 2) Perorangan yang tidak diurus sendiri : a. Kartu Tanda Pengenal (KTP) asli + 1 lembar fotokopi pemilik; b. 1 lembar fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) pemberi kuasa; c. Surat Kuasa bermeterai cukup.
3. 3) Untuk Badan Hukum : a. Salinan Akte Pendirian + 1 lembar fotokopi; b. Keterangan Domisili; c. Surat Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan Hukum yang bersangkutan.
4. 4) Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : a. Surat Tugas/Surat Kuasa Bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta stempel cap instansi yang bersangkutan.
5. b. STNK asli + fotokopi;
6. c. SKPD asli + fotokopi;
7. d. BPKB asli + fotokopi;
8. e. Surat keterangan rubah bentuk dari perusahaan Karoseri/Bengkel yang telahmemiliki ijin yang sah;
9. f. Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan (Khusus Rubah Bentuk);
10. g. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir;
11. h. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

1. a. Cek Fisik Kendaraan Bermotor: Wajib Pajak membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (Foto Copy BPKB dan STNK) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1 lembar.
2. b. Pendaftaran: Wajib Pajak menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir SPOPD, permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) yang telah didapatkan dari bagian BPKB ke bagian pendaftaran untuk diteliti.
3. c. Pendaftaran BPKB (Polres): Wajib Pajak diarahkan ke Polda/Polres untuk pendaftaran BPKB
4. d. Perekaman Data: Wajib Pajak menunggu petugas melakukan perekaman data sesuai dengan dokumen kendaraan bermotor dari Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor pada data base.
5. e. Penetapan BBNKB, PKB dan SWDKLLAJ: Wajib Pajak menunggu petugas penetapan menginformasikan dan menetapkan besarnya BBNKB, PKB, SWDKLLAJ.
6. f. Pembayaran BBNKB, PKB, SWDKLLAJ dan PNBP: Wajib Pajak membayar BBNKB, PKB, SWDKLLJ dan PNBP sesuai dengan besarnya penetapan ke petugas pembayaran dan menerima Bukti Pembayaran.
7. g. Pencetakan SKPD dan STNK: Wajib Pajak menunggu petugas mencetak SKPD dan STNK sesuai dengan rekamandata kendaraan bermotor dan Menyerahkan ke petugas penyerahan.
8. h. Penyerahan BPKB, SKPD dan STNK: Wajib Pajak menerima BPKB, SKPD dan STNK dari petugas Penyerahan.

Pengurusan BBNKB/PKB Kendaraan Rubah Bentuk, Waktu 30 (tiga puluh) Menit berkas lengkap dan tidak ada terkendala jaringan;

Tarif BBNKB dan PKB sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Pasal 7 :

 Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) : 

1,75 % Untuk Kendaraan Pribadi;

 1 % Untuk Kendaraan Bermotor Umum; 

0,5 % Kendaraan pemerintah/Polri/TNI/Sosial Keagamaan /Lembaga Sosial/Pemda/Ambulance/Pemadam Kebakaran;

Perhitungan Dasar Pengenaan Nilai Jual Kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kemudian dituangkan di Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang selalu berubah setiap tahunnya;

Tarif PNBP Kendaraan Baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisisan Negara Republik Indonesia.

Tarif Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

 Roda 2 Rp. 100.000,- 

Roda 4 Rp. 200.000,-

STNK, SKKP/SKPD, BPKB

call center ; 08115455355