1. 1. Formulir Permohonan Penghapusan NPWP; 2. Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Wajib Pajak memiliki lebih dari satu NPWP, tidak termasuk NPWP cabang; 4. Berkas Dokumen Pendukung yang disyaratkan dari Wajib Pajak (softcopy atau hardcopy); a. Surat Keterangan Kematian dan Surat pernyataan Wajib Pajak tidak meninggalkan warisan bagi WP OP meninggal; b. Dokumen yang menyatakan Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia selama-lamanya, dalam hal Wajib Pajak meninggalkan Indonesia selamanya; c. Dokumen yang menunjukan penghasilan dibawah PTKP untuk Wajib Pajak pengurus, komisaris, pemegang saham yang penghasilan netto dibawah PTKP; D. Fotokopi buku nikah dan surat pernyataan tidak membuat perjanjian pisah harta dan tidak ingin melaksanakan hak dan kewajiban terpisah dengan suaminya; e. Kartu Keluarga bagi WP OP belum berusia 18 tahun dan belum menikah dan sudah memiliki NPWP. 4. Tidak memiliki utang pajak; 5. Tidak sedang dalam dilakukan tindakan pidana perpajakan; 6. Tidak sedang dalam proses penyelesaian upaya hukum perpajakan.

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan terlebih dahulu mengambil nomor antrian di laman https://kunjung.pajak.go.id.

Penyelesaian paling lama 6 (enam) bulan untuk Wajib pajak Orang Pribadi sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dari Wajib Pajak

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan

1. Bukti Penerimaan Surat; 2. Laporan Hasil Verifikasi atau Laporan Hasil pemeriksaan; 3. Surat Keputusan Penghapusan NPWP; 4. Berita Acara Penghapusan NPWP; 5. Surat Keputusan Penolakan Penghapusan NPWP

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui: 1. Telepon: 1500200 2. Faksimile: (021) 5251245 3. Email: pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter: @kring_pajak 5. Website: pengaduan.pajak.go.id 6. Chat Pajak: www.pajak.go.id 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya